PKS Sebut Presiden 'Tipu DPR' Soal Biaya Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa bahwa DPR RI telah tertipu dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembiayaan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Pasalnya, sebelum RUU IKN disahkan Jokowi menyebut pembangunan Ibu Kota Negara baru itu tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Namun pada kenyataannya, setelah ketok palu pengesahan UUIKN, pendanaan pemindahan IKN tersebut tetap membutuhkan sokongan dari APBN.

Berdasarkan keterangan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, ketika itu Pemerintah mengaku tidak akan mengutak atik APBN untuk mengongkosi mega proyek dari Jokowi itu.

Semua legislator tampak bahagia, lantaran anggaran negara itu aman dan dapat dipakai untuk kegiatan lain yang tak kalah penting, salah satunya adalah upaya pemulihan ekonomi Indonesia yang berantakan dihajar badai Covid-19 selama dua tahun belakangan ini.

Namun kekinian, janji pemerintah untuk tidak mengusik APBN itu nyatanya diingkari sendiri oleh pemerintahan Jokowi, mereka tetap membutuhkan sokongan dana dari APBN untuk memuluskan proyek ini.

“Nah loh. Waktu itu DPR senang sekali tidak memberatkan APBN. Sudah ketok palu, ternyata diralat, akan memberatkan APBN atau bangun IKN pakai APBN,” kata Mardani di akun Twitternya, Sabtu, 22 Januari 2022.

Kendati merasa pemerintah telah menipu DPR, namun faktanya pemindahan Ibu Kota ini disetujui oleh mayoritas partai politik penghuni parlemen Senayan.

PKS menjadi satu-satunya partai yang ngotot menolak pemindahan Ibu Kota Negara dengan berbagai alasannya.

Nah loh.
Waktu itu DPR senang sekali tidak memberatkan APBN.
Sudah ketok palu, ternyata di ralat, akan memberatkan APBN atau bangun IKN pakai APBN https://t.co/jAMOWYJWTY
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) January 22, 2022

Terpisah, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim mengaku ongkos proyek pemindahan Ibu Kota Negara bakal membengkak drastis.

Dia memperkirakan, anggaran yang semula ditaksir sekitar Rp446 Triliun itu bisa membengkak hingga 50 persen atau bahkan lebih.

Dugaannya pembengkakan biaya itu minimal mencapai angka Rp700 Triliun.

“Dugaanku, prakteknya nanti bisa lebih dari 700 Triliun,” timpalnya dalam cuitan Twitter itu.

Pernyataan legislator PKB itu bukan tanpa dasar, pembengkakan ongkos dalam sebuah proyek di Indonesia memang kerap terjadi.

Salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya membengkak jauh antara rencana dan realisasi.

“Ingat project kereta cepat Bandung-Jakarta? Antara rencana dan realisasi berapa pembengkakannya?” ucapnya.

Jika dugaan terkait pembengkakan ongkos pemindahan IKN ini benar terjadi di kemudian hari, Luqman menduga ini bisa saja menjadi siasat baru dalam korupsi.

"Apakah ini modus baru bancakan duit negara? Wallahu a’lam,” pungkasnya.

Dugaanku, prakteknya nanti bisa lebih dari 700 Trilyun. Ingat project kereta cepat Bandung-Jakarta? Antara rencana dan realisasi berapa pembengkakannya? Apakah ini modus baru bancakan duit negara?
Wallahu a'lam. https://t.co/XpG7iiNjNT
— Luqman Hakim (@LuqmanBeeNKRI) January 21, 2022

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo sebelumnya berjanji tidak akan menggunakan APBN dalam proyek IKN.

Pada medio Mei 2019 silam, Presiden meminta IKN tidak membebani APBN dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencari skema lain.

Namun kini, pemerintah telah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN sebesar 53,3 persen dari APBN dan sisanya didapat dari kerja sama swasta dan BUMN. [terkini]

Foto: Presiden Joko Widodo/Net