Yahya C. Staquf di Balik Dekrit yang Menjungkalkan Gus Dur

Baca Juga

DULU, dua puluh tahun lalu, ia dikenal sebagai salah seorang jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid.

Seiring dengan pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang sedang berlangsung di Lampung, namanya semakin ramai menghiasi pemberitaan media massa lokal dan nasional.

Sebelum ini, dia juga ramai diperbincangkan karena kedekatannya dengan kelompok Zionis.

Membicarakan Yahya Cholil Staquf yang kini lebih dikenal sebagai Gus Yahya rasanya sulit dilakukan tanpa menyebut nama Gus Dur. Seperti telah disebutkan di atas, pria kelahiran Rembang, 16 Februari 1966 ini adalah salah seorang jurubicara yang mendampingi Gus Dur selain dua jurubicara lain, yakni Wilmar Witoelar dan Adhie Massardi.

Adalah Yahya C. Staquf yang membacakan Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid pada dinihari 23 Juli 2001.

Maklumat Presiden yang juga dikenal sebagai Dekrit Gus Dur inilah yang akhirnya menjadi pretext bagi kelompok lawan Gus Dur yang dipimpin Wapres Megawati Soekarnoputri dan Ketua MPR RI Amien Rais untuk menggulingkan Gus Dur melalui Sidang Istimewa MPR RI yang dipercepat pelaksanaannya.  

Maklumat Presiden itu terdiri dari tiga butir.

Butir pertama, membekukan MPR RI dan DPR RI. Butir kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun. Serta butir ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru, dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Maklumat Presiden itu adalah puncak dari kekecewaan Gus Dur pada dinamika politik yang tengah terjadi di MPR RI pada masa itu.

Ketika itu Gus Dur sedang menghadapi lawan di dua front sekaligus. Front pertama adalah pertarungan di Pansus Buloggate dan Bruneigate yang telah memberikan memorandum pertama dan memorandum kedua.

Front berikutnya adalah pertarungan dengan Wapres Megawati terkait posisi Kapolri.

Gus Dur menonaktifkan Jenderal Bimantoro dari posisi Kapolri setelah seorang pendukung Gus Dur di Pasuruan tewas diterjang timah panas.

Setelah menonaktifkan Jenderal Bimantoro, Gus Dur mengangkat Komjen Chaeruddin Ismail sebagai Wakapolri yang diproyeksikan akan menduduki posisi TB-1.

Jenderal Bimantoro yang menolak pemecatan itu dan mencari dukungan dari kubu lawan Gus Dur di DPR RI yang sedang memproses kasus Buloggate dan Bruneigate.

Gus Dur tak peduli. Pada 20 Juli 2001 ia melantik Komjen Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kapolri. Keputusan Gus Dur ini disambut lawan politiknya dengan mengubah Sidang Tahunan MPR RI yang sedang berlangsung menjadi Sidang Istimewa MPR RI.

Keputusan MPR RI mempercepat Sidang Istimewa itulah yang dijawab Gus Dur dengan menerbitkan Maklumat Presiden.

Bukannya gentar, pada hari itu juga, pentolan-pentolan kelompok lawan Gus Dur yang dipimpin duet  Mega-Amien menggelar pertemuan di kediaman Megawati di Jalan Kebagusan dan menyatakan Gus Dur telah melakukan kesalahan besar sehingga harus dilengserkan dalam Sidang Istimewa hari itu juga.

Beberapa hal yang masih sering ditanyakan terkait Maklumat Presiden itu adalah mengenai siapa yang menyusun draft Maklumat Presiden itu.

Nama Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak dan Menteri Kehakiman dan HAM Moh. Mahfud MD  disebut sebagai pihak yang ikut merumuskan isi Maklumat Presiden itu selain sejumlah aktivis seperti Todung Mulya Lubis.

Di antara kalangan yang ikut memberikan masukan mengenai isi Maklumat Presiden itu ditengarai ada yang juga menjalin komunikasi dengan kelompok anti Gus Dur. Sehingga ada dugaan, isi Maklumat Presiden disusun sedemikian rupa sebagai jebakan batman untuk Gus Dur.

Karena faktanya, setelah Maklumat Presiden dibacakan Yahya C. Staquf, lawan politik Gus Dur seakan mendapatkan energy tambahan untuk mempercepat Sidang Istimewa MPR RI dan akhirnya menjungkalkan Gus Dur.

Pertanyaan yang juga kerap disampaikan terkait Maklumat Presiden adalah tentang otentifikasi naskah Maklumat Presiden: apakah naskah Maklumat Presiden yang dibacakan Yahya C. Staquf itu memang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid atau tidak. Lalu, dimana kini naskah itu berada?

Dua pertanyaan ini agaknya dapat dengan mudah disampaikan Yahya C. Staquf di sela-sela upanya memenangkan kursi NU-1. [rmol]

OLEH: YELAS KAPARINO

Foto: Yahya C. Staguf saat membacakan Maklumat Presiden pada dinihari 23 Juli 2002.

Disclaimer : Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.