Rencana Pemindahan Ibu Kota Dinilai Rancu dan Belum Matang

Baca Juga

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekaligus ekonom, Anggito Abimanyu, menilai rencana pemindahan ibu kota baru masih rancu dan belum matang. 

Dia pun mengkritisi soal Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ini yang menurutnya memiliki visi yang terlalu berat.

“Saya melihat RUU ini sangat berat sekali untuk dilaksanakan karena rancu antara visinya sebenarnya apa. Panjang lebar Pak di pasal 5. Mempunyai visi sebagai kota dunia untuk semua yang dikelola dan dibangun untuk tujuan menjadi kota yang berkelanjutan, oke," ujar Anggito dalam Pansus IKN, Kamis (9/12).

"Kota sebagai penggerak ekonomi di masa depan serta kota yang menjadi simbol identitas negara dan merepresentasikan keberagaman bangsa in berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Ini visi yang terlalu berat,” jelasnya. 

Menurut Anggito, dengan visi seperti yang tercantum dalam RUU ini maka seolah-olah ibu kota baru nanti akan menjadi kota yang dibebani dengan berbagai macam tugas.

Misalnya saja, dalam RUU IKN ini juga tercantum visi bahwa pemindahan ibu kota baru bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Menurut Anggito visi tersebut tidak salah. Namun lagi-lagi, visi tersebut dinilai terlalu berat.

Padahal menurut Anggito, permasalahan yang mendasari pemindahan ibu kota cukup sederhana. Yaitu kondisi Jakarta saat ini sudah melebihi kapasitas. 

Penduduknya terlalu banyak, pendapatan per kapita terlalu tinggi, rawan banjir dan merupakan daerah patahan bencana.

“Tidak salah Pak, tapi menurut saya jadi terlalu berat. Sebenarnya kalau saya sederhana saja. Pindah ibukota karena Jakarta enggak mampu lagi menampung. sehingga dipindahkan pusat pemerintahannya,” ujarnya.

Selain itu, Anggito juga mengkritisi soal poin visi IKN yang ditujukan sebagai kota yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia.

Menurut Anggito visi tersebut juga terlalu berat karena ibu kota baru dibebani aspek ekonomi hingga ketahanan. 

Anggito mengatakan dengan beban tersebut, maka tidak menutup kemungkinan di masa depan ibu kota baru akan bernasib sama seperti Jakarta saat ini.

“Itu akan memindahkan kota dengan seluruh pirantinya. Nantinya akan menjadi kota seperti kota sebelumnya. Sehingga akan pindah lagi. Kita kan ingin sebetulnya yang dibayangkan lebih sederhana lebih simpel menjadi pusat pemerintahan Yang lebih efisien. Sehingga Jakarta tidak lagi keberatan beban,” ujarnya.

Ini artinya, Anggito berharap ibukota baru hanya akan menjadi pusat pemerintahan yang lebih efisien dan ramah. 

Sementara nantinya pusat ekonomi tetap di Jakarta. 

“Jadi tidak ada industri di situ,” ujarnya. [kumparan]

Foto: Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden