Menko Polhukam Mahfud MD Tegaskan Islam dan Konstitusi Bukan untuk Dipertentangkan

Baca Juga

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, jangan pertentangkan ajaran Islam dan konstitusi. Mahfud MD berujar, banyak orang yang mempertentangkan lebih bagus Al-Quran atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Dalam rangka cinta kepada Indonesia, membangun Indinesia tercinta ini, mari kita pedomani ajaran Al-Quran, ajaran Islam, tetapi jangan pertentangkan ajaran Islam dan konstitusi," ujar Mahfud dalam Muktamar IV Wahdah Islamiyah secara virtual, Minggu (19/12/2021).

Mahfud mengungkapkan, karena banyak orang itu mempertentangkan bagus mana Al-Quran dengan Undang-Undang Dasar, ya bagus Al-Quran dong, tapi kan itu tidak bisa. Tidak bisa dibandingkan begitu.

"Bagus mana Nabi Muhammad dengan Soekarno, ya pastilah bagus Nabi Muhammad wong Soekarno sendiri Jokowi sendiri juga pengikut Nabi Muhammad membaca salawat setiap hari, ya kan. Jadi jangan mempertentangkan begitu," ungkapnya.

Dia mengatakan, Indonesia ini negara yang memiliki suku untuk saling mengenal satu sama lain. Bukan hanya saling mengenal, namun juga akseptasi. Mahfud MD menjelaskan, kalau akseptasi adalah orang yang bisa bergabung dan bekerja sama dengan tetap keyakinan masing-masing.

"Kalau toleransi itu mungkin ya sudah itu urusan dia. Tapi kalau akseptasi itu bisa bergabung dan bekerja sama tetap dengan keyakinan masing-masing itu yang namanya akseptasi," tutur Mahfud.

Mahfud juga menyebut, bahwa konstitusi sewaktu-waktu bisa diubah. Namun, Al-Quran tidak bisa diubah. Sebab itu, jika ada yang mau mengubah konstitusi itu bisa tetapi juga berdasarkan kesepakatan konstitusional juga.

"Saya katakan konstitusi itu buatan manusia buatan kita, bisa diubah sewaktu-waktu. Kalau Al-Quran tidak bisa, itu pasti. Saudara mau mengubah konstitusi, bisa, mau mengubah Pancasila, bisa kenapa tidak. Yang penting perjuangkan berdasarkan kesepakatan konstitusional. Jangan pakai kekerasan," jelasnya. [sindonews]

Foto: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net