Kategori Kriminalitas Anggaran, Jokowi Harus Hentikan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Munculnya masalah sejak awal pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung, seharusnya membuat Presiden Joko Widodo segera menghentikan proyek yang dikerjasamana dengan China itu.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu dini hari (11/12).

Menurut Dedi, sejak dimulai pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masalah terus bermunculan. Ia mencatat, beberapa masalah itu yakni: kasus pencurian besi, pengalihan anggaran dan terbaru pembongkaran pier atau (tiang pancang) yang disebutkan karena salah koordinat.

Dedi menegaskan, banyak masalah itu cukup jadi argumentasi pemerintahan Jokowi untuk segera menghentikan proyek yang nilai lebih dari Rp 114 triliun itu.

Selain dihentikan, Dedi meminta ada audit menyeluruh terkait proyek yang belakangan akhirnya disuntik APBN senilai Rp 4,3 triliun itu.

"Cukup alasan bagi pemerintah untuk menghentikan sementara hingga selesai audit, dan harus ada yang bertanggungjawab penuh," demikian kata Dedi.

Dalam pandangan Dedi, kasus obesitas anggaran yang berbeda dari rencana, diduga masuk kategori malladministrasi.

Ia mengatakan hal itu, masuk dalam kategori kriminalitas dalam hal kebijakan anggaran.

Dedi berpandangan, Presiden Jokowi tidak bisa membela terus menerus realiasi proyek ini. Sebab, selain menjadi beban presiden penggantinya, rute yang ditawarkan bukanlah rute produktif.

"Semestinya masuk kategori kriminalitas politik anggaran. Presiden tidak dapat terus membela diri untuk ini, teramat besar beban kepemimpinan presiden selanjutnya," pungkasnya. (RMOL)

Foto: Presiden Joko Widodo disarankan menghentikan proyek kereta cepat Jakarta Bandung/Net