Gus Yahya: NU Merasa Berhak Jadi Menag, Kita Harus Dapatkan Posisi Itu

Caketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau yang disapa Gus Yahya berbicara mengenai posisi Menteri Agama dalam pemerintahan. Gus Yahya mengatakan posisi Menag dianggap sebagai hak bagi NU di pemerintahan.

Padahal, kata dia, Menag merupakan jabatan politik dari presiden dan NU bukan sebuah parpol.

"Sekarang kita nih masih merasa berhak, kita harus dapat Menteri Agama. Tapi menteri itu jabatan politik dari Presiden. NU bukan partai politik," kata Yahya dalam dialog TVNU bertajuk 'Peci dan Kopi' yang dikutip Selasa (14/12).

Yahya berpandangan saat ini masih ada pihak yang berharap agar NU dapat mengambil bagian dalam pemerintahan.

Padahal, menurut dia, pandangan ini merupakan pikiran sebuah parpol.

"Soal aspirasi organisasi kita memang sudah mengembangkan banyak hal. Tapi masih saja misalnya dan di semua tingkatan yang paling banyak dipikirkan bagaimana kita bisa ikut ambil bagian dari sumber daya-daya negara atau pemerintah untuk NU," ucapnya.

"Ini semua adalah mindset partai politik, naluri partai politik dan konstruksi partai politik. Ini dalam banyak hal sering kali kemudian menghasilkan berbagai disfungsi, jadi enggak match gitu lho," imbuh Yahya.

Menurut Yahya, NU dapat menyampaikan aspirasi politik.

Namun, kata dia, dalam sistem ketatanegaraan, NU tidak memiliki tempat dalam politik.

"Jadi kita punya aspirasi politik, kita masih terus melakukan artikulasi-artikulasi politik. Tapi, di dalam ketatanegaraan kita, NU tidak lagi punya tempat di dalam agregasi politik. Ini yang menimbulkan kekagokan di sana sini," kata dia.

Karena itu, Yahya berpandangan, saat ini NU perlu melakukan suatu tindakan agar ke depan organisasi dapat tetap solid.

"Kita harus melakukan sesuatu terkait dengan ini supaya ke depan ini NU bisa bergerak lebih solid, lebih tangguh, sekaligus lebih lincah tapi kuat, terorganisir," tandas Yahya. [kumparan]

Foto: KH Yahya Cholil Staquf/Net