Soal Natuna, PKS Heran Pemerintah Jokowi Santai Hadapi China

Baca Juga

Kapal-kapal asal China dalam beberapa bulan terakhir terpantau sering masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. 

Jenis kapalnya pun beragam, mulai dari kapal nelayan, kapal riset, hingga kapal penjaga pantai serta kapal perang China. 

Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR melalui Wakil Ketua Fraksi Bidang Politik Hukum dan HAM, Sukamta, menyerukan agar aspirasi rakyat terkait kedaulatan negara khususnya di laut Natuna Utara yang masuk wilayah Indonesia bisa ditegakkan. 

Anggota komisi I DPR RI ini menginginkan pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin menjaga kedaulatan NKRI khususnya di Laut Natuna Utara.  

“Rakyat Indonesia geram dan merasa aneh terhadap sikap pemerintah Indonesia yang santai dalam menghadapi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal milik Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara Indonesia,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin, 22 November 2021.

Menurut dia, masyarakat ingin kedaulatan NKRI ditegakan dengan baik oleh pemerintah Indonesia.  

"Dijaga harkat dan martabat Indonesia. Bahkan jika perlu nelayan-nelayan Indonesia siap ditugaskan di garda depan wilayah Indonesia tersebut," lanjut Sukamta.

"Rakyat merasa malu direndahkan oleh pemimpin negara tetangga yang menyebutkan Indonesia lemah dalam menghadapi Tiongkok di Laut Natuna Utara,” ujarnya. 

Dalam kesempatan ini, Sukamta juga memberikan rekomendasi beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga Indonesia. 

Pertama, perjelas rencana strategis dalam menjaga kedaulatan di Laut Natura utara (LNU) dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kedua, perjelas tugas dan siapa penanggung jawab utama menjaga kedaulatan di LNU. 

Selama ini Bakamla dengan TNI dan instansi pemerintah lainnya seperti bekerja tanpa ada koordinasi yang jelas. 

"Bakamla minta kapal patroli, tapi di sisi lain TNI AL punya kapal tapi kekurangan bahan bakar untuk terus berlayar. Ini sesuatu yang aneh. Jangan semua ingin mengambil peran tapi perannya tidak maksimal," tuturnya. 

Dia mengatakan dalam upaya menjaga kedaulatan di Natuna Utara mesti ada koordinasi yang jelas. Begitupun penanggungjawabnya. 

"Menjaga kedaulatan di Natuna Utara seharusnya dikoordinasikan siapa penanggungjawabnya, apa tugas dan di bagi perannya dengan instansi lainnya sesuai tupoksi," jelas Sukamta.

Kemudian, ia mengingatkan masih ada pihak lain yang bisa terlibat dalam urusan Natuna seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait urusan penelitian. 

Lalu, selain itu ada kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Ketiga, lanjut dia, mengoptimalkan sekaligus mensejahterakan nelayan Indonesia khususnya nelayan Natuna. 

“Nelayan Natuna bisa dioptimalkan sebagai bagian dari pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan negara,” ujarnya.

Ia menerangkan, strategi pemerintah juga bisa dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah kapal penangkap ikan, mendorong nelayan menjadi informan ketika melihat kapal-kapal asing di ZEE Indonesia. 

Namun, untuk mendukung nelayan Natuna, pemerintah harus mengoptimalkan ekosistem pendukung hasil tangkapan di Laut Natura Utara dan sekitarnya. 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Natuna, jumlah kapal penangkap ikan saat ini total terdapat 4.213 perahu penangkap ikan yang beroperasi di perairan Natuna. 

Jumlah ini terdiri dari 1.133 perahu tanpa motor, 159 perahu motor tempel, dan 2.921 kapal motor. Jumlah kapal masih kecil dibandingkan angka produksi perikanan tangkap tahun 2019. 

Menurut data BPS Provinsi Kepri baru mencapai 87.248,25 ton. 

Padahal, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, perairan Natuna dengan 80 persen memiliki potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton, ikan demersal 159.700 ton, cumi-cumi 23.499 ton, rajungan 9.711 ton, kepiting 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton per tahun.  

“Jumlah ini masih jauh dari potensi pemanfaatan secara optimal," tuturnya. [viva]

Foto: Kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut di Laut Natuna/koarmada2.tnial.mil.id