MUI DKI: Yang Kaitkan Pasukan Siber Bela Anies dengan Hibah gak Ngerti Tugas MUI

Baca Juga

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta tengah disorot lantaran membentuk pasukan siber untuk melindungi Anies Baswedan dan ulama dari serangan buzzer.

Disebut-sebut, pembentukan pasukan siber itu tidak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 10,6 miliar.

Namun hal itu dibantah Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar.

“Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama,” kata Munahar dikutip dari Antara, Sabtu (20/11/2021).

Munahar menceritakan, pihaknya awalnya melakukan rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta pada Jumat (11/10/2021).

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai program sampai perkembangan media sosial yang banyak tersebar informasi terindikasi memecah belah bangsa, terutama umat Islam dan ulama.

Hal itu pula yang kemudian mendasari lahirnya gagasan untuk membentuk semacam cyber army.

Ia menyatakan, pasukan siber itu merupakan inisiatif MUI DKI untuk melawan informasi hoaks sekaligus upaya membela umat dan ulama.

“Melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama adalah salah satu tugas MUI, melakukan amar ma’ruf nahi munkar,” katanya.

Mnahar juga mengklaim tidak akan memakai dana hibah Rp10,6 miliar dari Pemprov DKI untuk pembentukan pasukan siber.

Dana hibah itu, sambungnya, hanya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI DKI.

“Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan,” katanya.

Sebaliknya, Munahar menduing orang yang mengaitkan hibah Rp10,6 miliar dengan pembentukan pasukan siber itu sejatinya tak memahami tugas MUI.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar terkait pembentukan pasukan siber untuk melindunginya.

“Saya komentar Jakarta saja,” kata Anies, di Museum Nasional, Jakarta, Sabtu (20/11/2021).

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim kemudian menuding MUI DKI membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov DKI senilai Rp10,6 miliar.

“Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta,” jelasnya.

“Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan,” kata Luqman.

“Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?” sambungnya lagi dilansir detikcom. [pojoksatu]

Foto: Gubernur DKI Anies Baswedan/Net