MA Cabut PP Remisi untuk Koruptor, ICW: Rezim Hari Ini Memang tidak Pro Pemberantasan Korupsi

Mahkamah Agung (MA) resmi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi warga binaan khususnya pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan transnasional lainnya. ICW menilai, keputusan itu semakin menunjukan bahwa rezim hari ini tidak pro terhadap upaya pemberantasan korupsi.

PP 99 tahun 2012 bisa dibilang sebagai benteng terakhir yang menjadi pentup celah agar para narapidana korupsi bisa dihukum seberat-beratnya. PP 99 tahun 2012 hadir karena lemahnya sistem hukum Indonesia yang belum mengatur perampasan aset hasil korupsi. Dengan peraturan itu, narapidana korupsi tidak bisa dengan leluasa mengajukan hak remisi dan diskon masa hukuman mereka karena diatur dengan sangat ketat.

Bagi ICW, dicabutnya PP 99 tahun 2012 telah menciderai rasa keadilan masyarakat. Konsekuensi atas pembatalan tersebut menyebabkan pengaturan remisi tidak lagi mengenal pengelompokan narapidana tindak pidana khusus. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan pengajuan remisinya tidak lagi wajib menjadi justice Collaborator maupun membayar uang pengganti korupsi.

Setidaknya ada tiga alasan utama yang mendasari MA mencabut PP pengetatan remisi, pertama pemberian efek jera harus sejalan dengan prinsip rasa keadilan yang peka pada korban (restorative justice). Kedua, remisi tidak boleh membedakan perlakuan terhadap narapidana (diskriminatif). Ketiga, pertimbangan adanya kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan (overcrowded).

Dalam keterangan resminya, ICW menilai bahwa penggunaan tidak alasan tersebut tidak logis. Pendekatan restorative justice tidak tepat karena MA memandang narapidana sebagai korban.

"Terpidana sebagaimana dimaksud PP 99/2012 seperti koruptor bukanlah korban, justru masyarakat yang sulit mendapatkan layanan publik yang berkualitas atau masyarakat yang jatah bansosnya dikorupsi yang merupakan korban sesungguhnya," tulis ICW dalam keterangannya.

Untuk alasan perlakuan yang sama terhadap semua narapidana, ICW menilai bahwa hal itu justru bertentangan dengan putusan MA no 51 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi, keamanan, generasi muda dan masa depan bangsa dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana.

"Jika mengacu pada putusan MK, remisi bukan Hak Asasi Manusia yang wajib ada. Sehingga, harus diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Sementara soal argumentasi overcrowded, ICW menilai MA terlalu gegabah mengeneralisir situasi tanpa basis data yang akurat. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021.

Dari jumlah itu, narapidana kasus narkoba sebanyak (145.413 orang atau 96%), terpidana korupsi sebanyak (4.671 orang), terorisme sebanyak (371 orang,) Penebangan liar sebanyak (349 orang), perdagangan orang sebanyak (325 orang) dan pencucian uang sebanyak (174 orang).

"Kondisi politik hukum hari ini memang sedang tidak berpihak pada penguatan pemberantasan korupsi, sehingga seakurat apapun data dan argumentasi akan sulit dicerna para pemegang kuasa. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sayangnya terkesan seirama memutar lagu lama soal korupsi yang merajalela," tegas ICW.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ilustrasi ICW respons dicabutnya PP pengaturan remisi untuk narapidana korupsi (Foto: ICW)