Utang Indonesia Kian Meroket Hingga Rp 6.771 Triliun, Sri Mulyani Disebut Panik Hingga Cari Kambing Hitam

Politisi Partai Demokrat Yan Harahap mengungkapkan utang Indonesia kian meroket hingga menembus Rp6.711 Triliun.

"Utang makin meroket! Tembus Rp6.711 Triliun," ujar Yan Harahap melalui akun Twitter @YanHarahap, Kamis, 28 Oktober 2021.

Menurutnya, hal itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati panik sehingga mencari kambing hitam.

"Ini yg membuat SMI panik kemarin shg mencoba mencari pihak2 yg bisa disalahkan. Dan seperti biasanya, bagi rezim ini yg termudah utk dipersalahkan --atas kegagalan yg mrk lakukan, itu adlh pemerintahan2 sblmnya," ujarnya.

Kementerian Keuangan dalam APBN Kinerja dan Fakta edisi Oktober 2021 melaporkan, total utang pemerintah telah mencapai Rp6.711,52 triliun hingga akhir September 2021.

Posisi utang Pemerintah Pusat ini mengalami kenaikan sekitar 1,29 persen apabila dibandingkan posisi utang pada akhir Agustus 2021 yang tercatat berada di posisi Rp6.625,4 triliun.

Sementara itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir September 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 41,38 persen dari Juli 2021 yang tercatat sebesar 40,84 persen.

Adapun rincian total utang hingga akhir bulan itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.887,67 triliun. Terdiri dari SBN Domestik Rp4.606,79 triliun dan SBN Valas Rp1.280,88 triliun.

SBN Domestik didominasi oleh penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp3.741,31 triliun sedangkan SBN Valas juga didominasi oleh SUN dengan nilai sebesar Rp995,17 triliun.

Sisanya berasal dari pinjaman yang mencapai Rp823,85 triliun. Terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp12,52 triliun dan pinjaman luar negeri yang sebesar Rp811,33 triliun.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan utang Indonesia tinggi karena warisan masa lalu.

Sri Mulyani menyatakan, utang Indonesia sudah parah sejak puluhan tahun lalu, dan memburuk saat krisis moneter tahun 1997-1998.

lonjakan utang Indonesia tidak terjadi begitu saja.

“Waktu ada krisis 1997-1998 dengan adanya bail out, makanya utang kita (negara) sangat tinggi karena obligasi. Jadi ujung-ujungnya adalah beban negara,” ujarnya.

Dijelaskan, saat itu banyak perusahaan dan perbankan yang meminjam dolar Amerika Serikat (AS), termasuk obligasi pemerintah.

Hal itu menjadi beban untuk Indonesia, sebab nilai tukar rupiah terus terkoreksi, mulai dari Rp2.500 per dolar AS sampai dengan sekitar Rp17.000 per dolar AS.

Selain lonjakan utang, kala itu pemerintah juga berusaha memberikan stimulus pada perusahaan agar tidak semakin banyak yang buntung dan menjaga keberlangsungan ekonomi.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net