Tolak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gunakan APBN, Fraksi PKS Khawatir Proyek Ibu Kota Baru akan Bernasib Sama

Pemerintah dalam hal ini melalui Perpres terbaru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Perpres 93/2021), terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disetujui untuk digunakan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menuai kontra dari sejumlah pihak.

Hal ini juga disampaikan Fraksi PKS, yang menolak dana APBN digunakan untuk mendanai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sebab, menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, ada tiga alasan yang melatari penolakan Fraksinya.

“Pertama, prioritas utama APBN saat ini adalah penanganan Covid dan pemulihan dampaknya bagi rakyat kecil. Beban penanganan covid sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” kata Jazuli.

Kemudian yang kedua, Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, bentuk inkonsistensi Presiden sendiri karena dulu mengatakan proyek ini murni investasi dan tidak menggunakan dana APBN bahkan sekadar untuk jaminan.

Jazuli mengatakan, konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat.

“Proyek kereta cepat sejak perencanaannya sudah menimbulkan polemik dan dinilai cacat oleh banyak pihak. Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?,” kata Jazuli.

Selain itu, Jazuli juga menyinggung terkait informasi yang dia dapatkan bahwa ternyata dalam proyek ini ada kesalahan dalam perhitungan atau kalkulasi investasi. Dia pun mempertanyakan mengapa kesalahan ini menjadi beban negara melalui APBN.

“Ketiga, saya dengar ada kesalahan kalkulasi investasi. Kalau salah kenapa jadi beban negara dan APBN? Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga,” kata Jazuli.

“Kita tahu APBN sudah sangat tertekan dan hutang negara terus membengkak di periode pemerintahan ini, jangan terus bebani APBN, makin tak sehat nanti bisa kolaps. Warning ini tidak main-main,” tutur Jazuli.

Lebih lanjut, dia menuturkan dengan berkaca dari pengelolaan proyek kereta cepat ini, menurutnya wajar jika Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur apalagi proyek-proyek yang mangkrak.

Maka wajar juga jika Fraksi PKS makin khawatir proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Fraksi.PKS.id.

“Untuk itu kita perintahkan anggota Fraksi di Komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat dan terkesan ugal-ugalan karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan,” kata Jazuli.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Sejumlah pekerja menyelesaikan lintasan pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 11 Oktober 2021. /Antara Foto/Fakhri Hermansyah