Kritisi Rencana Tes PCR Untuk Semua Moda Transportasi, PAN: Tidak Logis Batalkan!

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengkritisi rencana pembelakuan kebijakan wajib tes polymerase chain reaction (PCR) yang akan diterapkan secara bertahap kepada semua moda transportasi.

Menurutnya rencana tersebut tidak logis dan sudah sepantasnya untuk dibatalkan oleh pemerintah.

"Jelas ini tidak logis dan akan semakin memberatkan masyarakat," ujar Guspardi dalam keterangannya, Jumat, 29 Oktober 2021.

Dia mengatakan, meskipun pemerintah telah menurunkan harga tes swab PCR menjadi kisaran Rp275.000 di Jawa-Bali dan Rp300.000 di luar Jawa-Bali tetapi harga tersebut dinilai masih cukup tinggi.

Guspardi mengaku sejak awal ia mengaku tidak setuju penggunaan antigen atau PCR untuk syarat perjalanan dengan moda transportasi apapun.

Kata dia, jika merujuk hasil penelitian dari para pakar Epidemiologi penggunaan tes PCR tidak akan efektif jika hanya digunakan sebagai pemeriksaan satu kali tanpa indikasi apapun misalnya indikasi kontak erat.

Lebih baik memperketat protokol kesehatan seperti mendisiplinkan pemakaian masker dan menetapkan kapasitas penumpang 50–75 persen dengan pengaturan jarak antar penumpang serta menyediakan ruangan khusus untuk makan yang terpisah dari tempat duduk khusus untuk kereta api.

"Cara-cara itu dinilai para pakar epidemiologi yang notabene ahli dibidangnya lebih efektif dan membantu dibanding mewajibkan tes PCR," ucapnya.

Legislator asal Sumatera Barat ini menambahkan, bila pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga Covid -19 menjelang Natal dan Tahun Baru, maka jangan jadikan tes usap PCR sebagai syarat mutlak untuk perjalanan untuk semua moda transportasi.

Menurutnya rapid tes antigen sudah cukup untuk melakukan screening dalam memantau mobilitas masyarakat.

Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah lebih memasifkan lagi vaksinasi untuk rakyat, supaya tercipta kekebalan komunal atau herd immunity.

Lebih jauh Guspardu menambahkan, berdasarkan laporan ICW sejak Oktober 2020 hingga Agustus 2021 ternyata keuntungan bisnis PCR sangat menggiurkan.

Provider atau penyedia jasa layanan pemeriksaan PCR setidaknya mendapatkan keuntungan sekitar Rp10,46 triliun atau Rp. 1 triliun lebih perbulan.

Kesan yang timbul dimasyarakat bahwa pemerintah lebih pro kepada pengusah yang mempunyai bisnis tes usap PCR ketimbang rakyat.

Oleh sebab itu wajar ketika ada kecurigaan masyarakat yang menduga telah terjadi "permainan" dengan menjadikan komoditas kesehatan sebagai ladang bisnis yang menguntungkan kelompok tertentu.

"Pemerintah mesti segera membatalkan rencana syarat tes PCR untuk semua moda transportasi umum. Seharusnya Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan menyiapkan berbagai alternatif dan solusi guna memitigasi risiko Covid-19. Rakyat jangan dikorbankan dengan kebijakan PCR ini," tuturnya.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Petugas kesehatan melakukan tes PCR di Jakarta, Senin, 25 Oktober 2021. Polemik tes PCR terus bergulir. /Antara Foto/Galih Pradipta