Kritik Tajam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Istana Negara Disebut Gagal

Pengamat politik, Rocky Gerung menyebutkan jika Istana Negara gagal tanggap terhadap permasalahan yang ada di Indonesia dengan adanya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pemerintah era Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini sedang membangun kereta cepat Jakarta-Bandung dengan biaya yang fantastis.

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memakan biaya hingga USD 8,6 miliar.

Pembangunan tersebut membuat utang yang dimiliki Indonesia semakin menumpuk kepada China yang menjadi salah satu pemilik saham di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut sejumlah pengamat, utang yang dimiliki Indonesia tersebut menjadi beban bagi keuangan negara.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Mardani Ali Sera, ia mempertanyakan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembangunan kereta cepat tersebut.

Pasalnya, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden, Sri Mulyani dengan lantang menolak dibangunnya monorail.

Namun, pada era Jokowi, Sri Mulyani mengikuti proyek pembangunan yang diinginkan oleh Presiden Indonesia itu.

"Jadi yang saya persoalkan adalah etika pejabat publik yang diam terhadap hal-hal yang enggak masuk akal. Diamnya Sri Mulyani menjadi korupsi di depan mata dia. Diamnya Sri Mulyani membuat seorang anak pejabat memainkan harga saham melalui insider informasi," kata Rocky Gerung.

Selain itu, tingginya utang pemerintah juga disebut-sebut menjadi tanggungan rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menilai jika Istana Negara saat ini gagal tanggap dalam melihat permasalahan yang ada di Indonesia.

"Jadi, standar etika apa yang ada di istana sehingga gagal untuk membaca permasalahan tentang keadilan dan kemakmuran rakyat yang digerus oleh dua lintah ini yaitu kereta cepat dan ibu kota baru? Itu yang harus menjadi pembicaraan," ujar Rocky Gerung.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ilustrasi kegagalan. /Pixabay/Gerd Altmann