Kereta Cepat Tetap Dibangun Meski Anggaran Bengkak, Said Didu: Kalau Berhenti, Rongsokan yang Diterima

Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang sampai saat ini masih belum selesai mengalami pembengkakan anggaran yang tidak sedikit.

Biaya proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ini mengalami pembengkakan hingga Rp27 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN menyebutkan bahwa penyebab pembengkakan tersebut, salah satunya akibat pandemi Covid-19 yang membuat kondisi perusahaan mengalami tekanan.

Akibatnya, Presiden Jokowi akhirnya merestui penggunaan APBN untuk mendanai proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Padahal saat awal pembangunannya, Jokowi menegaskan tidak memperbolehkan APBN digunakan untuk proyek tersebut.

Lalu, kenapa proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ini tetap berlanjut meski anggarannya membengkak?

Analis Kebijakan Publik, Said Didu menyebut hal itu adalah karena adanya ‘Jebakan Pembangunan’ di dalam proyek tersebut.

“Itu namanya jebakan di pembangunan, ini kan hampir 90 persen selesai, artinya sudah masuk modal sekitar Rp100 triliun dong,” ujarnya, Minggu, 10 Oktober 2021, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube MSD.

Said Didu menjelaskan bahwa Pemerintah China telah memberikan utang dengan bunga untuk pembangunan kereta api cepat tersebut.

“Nah kita baca bahwa utang dari Pemerintah China untuk pembangunan ini awalnya itu Rp60 triliun, mungkin Rp70 triliun sekarang, dengan bunga kalau dolar 2 persen, kalau Yuan 3,5 persen per tahun,” tuturnya.

Sehingga jika proyek ini dihentikan, Indonesia akan mengalami kerugian karena harus tetap membayar bunga.

“Kalau ini dihentikan, maka tetap bayar bunga, rongsokan yang diterima,” kata Said Didu.

Oleh karena itu, Pemerintah terpaksa melanjutkan proyek pembangunan kereta api cepat ini, hingga menggunakan APBN.

“Terpaksa Pemerintah, karena China juga pinter ‘ya kau mudah terjebak, maka keluarkan dong uang kamu. Maka ambillah uang rakyat itu untuk membantu proyek ini’,” tutur Said Didu.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Analis Kebijakan Publik, Said Didu/Net