Kaum Buruh Indonesia Akan Buat Pilihannya Sendiri jika Kapitalis Kian Tamak

Baca Juga

Konotasi buruh di Indonesia masih menyimpan beban traumatis yang mengganjal. Beban yang tidak gampang dihilangkan itu muncul setelah pemerintahan Orde Baru melakukan pembersihan terhadap kader, simpatisan, atau yang terduga bersimpati terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai representasi perjuangan kaum buruh.

Selama kekuasaan Orba, sebutan buruh merupakan tabu. Bahkan, 1 Mei tidak pernah dirayakan sebagai Hari Buruh Internasional.

Begitu Orba runtuh, berbagai pihak bersicepat membentuk partai politik baru. Salah satunya, Partai Buruh Nasional yang dipimpin Mochtar Pakpahan.

Ternyata raihan suara yang diperolehnya pada Pemilu 1999 kecil sekali, hanya di kisaran 250.000. Sehingga, tidak ada kadernya yang lolos ke parlemen.

Para analis menilai, kegagalan seperti itu akibat warga masih menyimpan memori, aspirasi politik buruh adalah kiri atau komunis.

Pada 5 Oktober 2021 lalu, dideklarasikan Partai Buruh yang baru di Jakarta. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dipilih menjadi ketua untuk masa jabatan 2021-2026.

Orang dengan cepat menebak, targetnya Pemilu 2024. Said Iqbal pun menegaskan capaian tersebut.

Di lain pihak, beberapa organisasi buruh yang lain di antaranya Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyatakan belum otomatis bergabung.

Kalau targetnya hanya Pemilu 2024, mereka tidak setuju. Dalam konstelasi politik di Indonesia, buruh menjadi salah satu sasaran utama parpol karena potensi suaranya sangat besar.

Kesadaran seperti itu juga muncul di berbagai negara, bahkan di Inggris, Partai Buruh silih berganti dengan Partai Konservatif meraih kekuasaan.

PBB juga memfasilitasi kepentingan buruh dengan membentuk ILO. Masalahnya, karena konotasinya negatif, potensi suara kaum buruh itu kemudian digeser sebutannya menjadi karyawan atau golongan karya.

Partai Golongan Karya (Golkar) misalnya, kalau dilihat sebatas nama, bisa dipandang sebagai keterwakilan kelas pekerja, meski realitasnya tidak demikian.

Parpol lain pun berlomba meraih kepercayaan kaum buruh meski melakukan pendekatan berbeda.

Jika ada yang mempertanyakan, apakah kaum buruh atau para pekerja di Indonesia membutuhkan parpol yang identitasnya jelas-jelas mewakili mereka, sebenarnya hal itu sesuatu yang bisa dimaklumi.

Sampai sejauh ini buruh tak henti-henti memperjuangkan kepentingannya, terutama jika berhadapan dengan aturan yang bertentangan dengan aspirasinya.

Satu-satunya cara yang dianggap efektif, dengan melakukan unjuk rasa, demo, atau mogok. Namun, pengusaha tidak menyukai cara-cara seperti itu karena akan berpengaruh terhadap produksi.

Karena perjuangan dengan cara-cara mogok justru menimbulkan friksi di lingkungan kerja, tampaknya keterwakilan kaum buruh di parlemen merupakan keniscayaan.

Beberapa waktu lalu misalnya, sejumlah organisasi buruh melakukan unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut penilaian mereka justru akan merugikan para pekerja.

Kegaduhan seperti itu barangkali akan dapat dicegah jika para buruh memiliki keterwakilan di parlemen sehingga aspirasinya dapat disalurkan sejak awal.

Akan tetapi, apakah representasi para pekerja di parlemen benar-benar akan memperjuangkan kepentingan mereka? Tidak sedikit yang meragukannya, termasuk kalangan buruh.

Mereka khawatir garis perjuangannya justru akan elitis. Jika menurut pemikiran yang marxistis kaum buruh dimanfaatkan sebagai alat perjuangan kelas, dalam iklim pancasilais mestinya berbeda.

Asasnya adalah permusyawaratan permufakatan sebagaimana digagas para pendiri bangsa ini. Namun, asas yang ideal seperti itu terbukti belum dapat dilaksanakan secara konsisten.

Model voting masih menjadi pilihan. Semangat untuk mendirikan partai buruh, mestinya menjadi pemahaman dan pertimbangan bagi parpol lain.

Iklim kapitalistik yang makin berat sebelah dengan sendirinya menimbulkan kerentanan sosial yang terus menajam.

Keresahan yang dibiarkan berkepanjangan tidak boleh terus berlangsung. Padahal kecenderungan perkembangan sosial, terutama dipicu peran teknologi yang semakin dominan, mengindikasikan akan tersisihnya peran manusia, terutama buruh.

Jika kalangan aktivis politik sebatas bergerak elitis sebagaimana terjadi akhir-akhir ini, bukan sesuatu yang mustahil jika warga yang tersisih, antara lain buruh, akan menentukan pilihannya sendiri, bisa legal bisa pula sebaliknya.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Demonstran Aliansi Soeara Rakyat mengenakan topeng Salvador Dali dan membawa poster saat berdemonstrasi di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Kamis 30 September 2021. Aksi yang mengambil tema September Hitam itu menuntut pemerintah serius menuntaskan sejumlah kasus Hak Asasi Manusia, perburuhan, lingkungan, dan agraria. /Antara/Ari Bowo Sucipto