Christ Wamea Sentil Yusril Ihza Mahendra: Dianggap Hebat Anak Buah, Tapi Tak Ada Gunanya

Baca Juga

Yusril Ihza Mahendra dianggap hebat oleh anak buahnya. Padahal apa yang dilakukan Yusril itu tidak ada gunanya menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Hal tersebut diungkapkan Tokoh Papua, Christ Wamea melalui akun Twitter, @PutraWadapi, Jumat, 1 Oktober 2021.

"Yusril dianggap hebat oleh anak buahnya padahal apa yg dilakukan Yusril tak ada gunanya menurut pak Mahfud," ujarnya.

Ia pun mengkritisi Yusril karena terus bertahan menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang meski setiap Pemilu tak pernah lolos parliamentary threshold (PT).

"Seharusnya kalau ada ketum yang pimpin partai tapi setiap pemilu tidak pernah lolos PT itu harus diganti tapi kader PBB tetap tahan Yusril jadi Ketua Umum abadi," lanjutnya.

Dengan begitu, pegiat media sosial ini menyangsikan PBB bakal menjadi partai besar.

"Bagaimana partai mau besar kalau ketumnya hanya Yusril," tandasnya.

Sebelumnya Mahfud MD menyampaikan kabar gembira kepada Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mahfud MD menilai langkah Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA) bakal berujung kesia-siaan. AHY tetap akan berkuasa di Partai Demokrat.

Hal itu mendapat respons dari kader Partai Demokrat, Yan Harahap. Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat ini mengatakan, pihaknya percaya dan selalu berharap Pemerintah objektif.

"Tetapi kami juga akan terus mengawasi manuver dan pergerakan para ‘begal’ partai Demokrat ini. Ya, namanya ‘begal’ kan memang harus terus diawasi," ujarnya melalui akun Twitter @YanHarahap, Jumat, 1 Oktober 2021.

Sebelumnya Mahfud angkat bicara soal gugatan uji materi AD-ART Partai Demokrat yang dilakukan Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA).

Menurut Mahfud, gugatan Yusril tak ada gunanya karena tak bisa jatuhkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum.

Hal itu disampaikannya saat dialog dengan ekonom senior, Didik J Rachbini di live Twitter, Rabu malam, 29 September 2021.

Mahfud mengatakan, kepengurusan Partai Demokrat yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini adalah versi AHY, bukan versi KLB yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum, meskipun jika nantinya Yusril memenangkan gugatan itu, di MA.

Mahfud juga menyebut, gugatan yang dilakukan Yusril itu salah alamat. Kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, seharusnya Yusril menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan AD-ART dan kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah itu bisa diambil jika hendak mengubah kepengurusan Partai Demokrat yang diakui Kemenkumham.

“Apapun putusan MA nanti, tetap AHY, SBY, Ibas, semua itu, tetap berkuasa di situ (Demokrat),” ujarnya.

Meski begitu, Mahfud mengakui apa yang dilakukan Yusril itu sebagai sebuah terobosan.

Mahfud pun bicara juga sikap Istana saat menghadapi konflik Demokrat antara AHY dan Moeldoko.

Disebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak perbuatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang merebut paksa Partai Demokrat dari AHY.

Mahfud lalu bercerita, beberapa hari sebelum mengumumkan menolak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Moeldoko, dia melakukan pertemuan dengan Jokowi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

“Hukumnya bagaimana,” Mahfud menirukan respon Jokowi saat dirinya menyodorkan fakta Moeldoko terpilih jadi ketum Demokrat versi KLB.

Mendapat pertanyaan itu, Mahfud mengatakan kepada Jokowi, haram melakukan KLB, selain mendapat restu dari pengurus partai yang sah. KLB Deli Serdang itu, jelas Mahfud ke Jokowi, dilakukan tanpa izin pengurus Partai Demokrat yang sah.

“Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah. Jadi itu ndak boleh disahkan,” jelas Mahfud.

Setelah mendengar penjelasan seperti itu, kata Mahfud, Jokowi langsung menyuruh dia dan Yasonna menolak pengesahan KLB Partai Demokrat pimpinan Moeldoko.

“Kata Pak Jokowi, ‘Kalau memang begitu, tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko, meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik,” ucapnya menirukan ucapan Jokowi.

Mahfud dan Yasonna kemudian menjalankan arahan Jokowi dengan menolak mengesahkan KLB kubu Moeldoko.

“Kalau Istana mau masuk, sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu, kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap presiden,” ungkapnya.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Tokoh Papua, Christ Wamea/Net