Said Aqil Siradj Tak Masalah Presiden 3 Periode, Rizal Ramli dan Dipo Alam Kompak Lempar Kritik

Ekonom senior Rizal Ramli Eks Sekretaris Kabinet pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam kompak kritik pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Rizal Ramli dan Dipo Alam menyoroti ungkapan Said Aqil Siradj yang menyebut bahwa masa jabatan tiga periode tak bertentangan dengan fiqih. Dipo Alam dalam cuitan di Twitternya menyinggung soal Presiden Indonesia sebelumnya mulai dari Ir Soekarno hingga Soeharto.

Soekarno kata dia disebut pemimpin besar revolusi sementara Soeharto Presiden seumur hidup tak pernah disinggung soal fiqih. Tapi kini kata Dipo Alam pernyataan itu justru muncul.

"Waktu 1966 Bung Karno PADUKA YANG MULIA, PEMIMPIN BESAR REVOLUSI, PRESIDEN SEUMUR HIDUP; Pak Harto 1998, tak ada soal fiqih. TETIBA??.," tulis Dipo Alam melalui cuitannya Selasa, 7 September 2021.

Sementara Rizal Ramli menyebut bahwa pernyataan Said Aqil semakin kesini semakin 'ngasal'. Mas Said Aqil makin lama makin ngasal," cetus Rizal Ramli melalui cuitannya.

Ia melanjutkan bahwa seandainya pun Presiden amanah, maka rakyat sudah lebih sejahtera dan makmur. "Kalau memang amanah, rakyat sudah lebih sejahtera dan makmur, dan utang tidak gali lobang tutup jurang," tegas Rizal Ramli.

Tak hanya itu kata dia, masa jabatan Presiden 3 periode sudah jelas bertentangan dengan amanah reformasi. "Presiden 3x itu bertentangan dengan amanah reformasi dan demokrasi." tutupnya.

Sebelumnya Said Aqil menyebut bahwa masa jabatan Presiden 3 periode tak bertentangan dengan fiqih.

"Bagi fikih Islam mau dua periode mau tiga periode yang penting adil, jujur, amanah, dan pro rakyat. Urusan dua atau tiga periode itu terserah kesepakatan partai politik," kata dia Senin, 6 September 2021 kemarin.

Pernyataan itu disampaikan Said Aqil berkaitan dengan rekomendasi hasil musyawarah para Kyai agar pemilihan Presiden kembali dilakukan MPR dan DPRD.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Eks Sekretaris Kabinet Dipo Alam. /Antara/Yudhi Mahatma/