Pegang Omongan Presiden Jokowi, Demokrat Tegas Tolak Amandemen UUD 1945

Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat, Syarif Hasan menegaskan dirinya menolak amandemen UUD 1945.

Penolakan itu kata Syarief Hasan jika berorientasi pada perpanjangan masa jabatan Presiden.

Ia mengungkap bahwa amandemen UUD 1945 hanya terbatas dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) seperti diwacanakan sebelumnya. Tak ada pembahasan di MPR soal perpanjangan masa jabatan.

"MPR tak ada pembahasan perpanjangan jabatan presiden," ujar Syarief Hasan kepada wartawan Kamis, 2 September 2021.

Baca Juga: Lord Adi MasterChef Unggah Foto Bareng Perempuan Cantik, Netizen Meradang: Bahaya Ini

"Tidak ada tentang masa periodisasi presiden apalagi perubahan UUD di luar PpHN," tegasnya.

Syarief melanjutkan bahwa perihal PPHN yang terkait dengan wacana dilakukannya amandemen UUD 1945 pun baru sebatas pembahasan.

Ditegaskannya, MPR hingga saat ini belum menetapkan keputusan apa pun.

"Yang kita bahas hanya PPHN, itu pun masih di dalam tahap pembahasan. Jadi belum ada keputusan apapun," ujarnya.

Lantas, kekhawatiran dari Partai Demokrat justru muncul di tengah-tengah bergulirnya wacana perubahan kelima atas konstitusi itu.

Demokrat khawatir jika celah amandemen UUD 1945 akan dimanfaatkan dan melebar pada persoalan perpanjangan jabatan.

Sebab demikian, Demokrat mengatakan pihaknya menolak amandemen terhadap UUD 1945.

"Kami yakin, usulan Partai Demokrat, dibuka akan melebar. Siapa yang menjamin? Makanya kami menolak amandemen UUD 1945," terang Syarief.

Namun demikian, Demokrat juga mengungkapkan bahwa ia berpegang kepada pernyataan Presiden Jokowi yang menyerahkan sepenuhnya ihwal amandemen UUD 1945 kepada MPR.

"Kami tetap memegang statement Pak Presiden, Jokowi waktu di Istana Bogor bahwa 'Jangan mengikutkan saya dalam hal wacana pembahasan amandemen, karena itu domainnya MPR'." tutur Syarif menirukan pernyataan Jokowi.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Politikus Senior Partai Demokrat Syarief Hasan/detikcom