Menkeu Mengadu di FB Soal Maling Uang Rakyat, Rocky Gerung: Bukan Media Resmi Untuk Memberantas Korupsi

Baca Juga

Akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung mempertanyakan sikap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang mengadu di media sosial (medsos), soal kejahatan maling uang rakyat.

Sikap dan keputusan Sri Mulyani tersebut, jadi pertanyaan Rocky Gerung soal sejauh mana efektivitasnya memberantas garong uang rakyat.

Sebagai menteri, seharusnya Sri Mulyani dalam menyampaikan keresahannya pada maling uang rakyat, mengundang wartawan agar terjadi diskusi publik

Hal tersebut diungkap Rocky Gerung, dalam video yang tayang di Channel YouTube Rocky Gerung Official, Minggu 5 September 2021.

"Jadi Sri Mulyani ini buta huruf terhadap asal usul korupsi yaitu dinastinya itu. Ini bahayanya kalau menteri keuangan, mestinya dia mengerti anatomi dari korupsi," tutur Rocky Gerung.

Jangan seperti yang dilakukan pada saat menanggapi kasus di Probolinggo, tiba-tiba Sri Mulyani mengadu di Instagram dan Facebook.

"Ngadu lewat Instagram, ngadu lewat facebook, itu bukan media resmi untuk memberantas korupsi itu," kata Rocky menjelaskan.

Jika mengerti bahaya korupsi yang menggarong uang rakyat, seharusnya Sri Mulyani undang pers supaya terjadi tanya jawab dan suara rakyat bisa disambungkan oleh jurnalis dalam kasus tersebut.

"Kalau mau bikin konferensi pers, supaya wartawan punya hak untuk bertanya memperluas pandangan publik melalui pertanyaan ibu Sri Mulyani," kata Rocky Gerung.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani di akun Instagram-nya memposting video kasus maling uang rakyat di Kabupaten Probolinggo.

"Korupsi Di Kabupaten Probolinggo. Jumlah Transfer Keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp15,2 Triliun. Dari Rp959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021)," tutur Sri Mulyani di Instagram-nya, Sabtu, 4 September 2021.

Menkeu juga menjabarkan total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp2,15 Triliun untuk 325 Desa.

Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp1,32 milyar (2021).

"Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99% (2015) menjadi 34,04% (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi! Pengangguran terbuka naik dari 2,89% (2015) menjadi 4,86% (2021)," bebernya.

Selain itu, Sri juga membeberkan data kemiskinan turun 20,98% (2015) menjadi 18,61% (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin. IPM 64,12% (2015) naik menjadi 66,07% (2020).

"Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan," tutur Sri Mulyani.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Rocky Gerung/Net