Kritik Mahasiswa Berujung Penangkapan, Anak Buah AHY: Alat Negara Bukan untuk Bikin Senang Presiden

Baca Juga

Atas penangkapan aktivis mahasisa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada Senin, 13 September 2021, menjadi sorotan publik.

Mahasiswa UNS awalnya hanya membentangkan spandung bertulisakan "benahi KPK" akan tetapi, lantaran dipasang saat kedatangan Persiden Jokowi ke kampus, akhirnya mereka para mahasiwa ditangkap aparat.

Kunjungan Presiden Jokowi ke UNS Solo pada Senin, 13 September 2021, diduga sempat diwarnai dengan penangkapan sejumlah mahasiswa.

Mereka ditangkap dan diamankan karena berani mengktritik Jokowi dengan membentangkan poster bertuliskan ' Pak, tolong benahi KPK' hingga 'Tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu'.

Atas tindakan berlebihan aparat tersebut, Sekretaris Bakomstra DPP Partai Demokrat, Hendri Teja, mengomentari jika selama ini Jokowi kangen didemo.

Kata Hendri Teja, jika kangen didemo lantas didemo jangan sampai ditangkapi.

Hendri Teja menilai jika apa yang dilakukan mahasiswa sudah sangat sopan dan tak ada hukatan jika melihat poster yang dibentangkan.

"Sudah sesopan itu kritik para mahasiswa UNS, masih juga diamankan. Begini banget ya, rezim yg katanya kangen didemo," ujarnya, dikutip dari cuitan di akun Twitter pribadinya @hendriteja pada Selasa, 14 September 2021.

Kata dia, aparat negara seharusnya hadir untuk rakyatnya. Bukan sebaliknya, yang dipertontonkan justru malah hadir untuk membuat senang presiden.

"Aparat itu alat negara, dan negara itu hadir untuk rakyatnya, bukan untuk bikin senang Presiden belaka. Awas salah kaprah!" katanya menambahkan.

Sementara itu, wartawan senior, Uni Zulfiani Lubis, atau kerap dipanggil Uni Lubis mengatakan tidakan aparat sudah berlebihan.

Hal itu diungkapnya melalui akun Twitter pribadinya, dimana mempertanyakan sikap represif aparat terhadap para pengkritik presiden.

Tak hanya itu, Uni Lubis pun mempertanyakan soal penghapusan banyak mural berisi kritikan.

"Pak Jokowi, sikap aparat yang menghapus mural, poster yang isinya kritik dan keluhan, juga menangkap warga dan mahasiswa yang protes lewat poster, apakah perintah dari bapak? Atau aparatnya yang berlebihan?" kata Uni Lubis bertanya seperti yang dilihat pada Selasa, 14 September 2021.

Dia mengatakan, penjelasan dari pemerintah ini sangat penting lantaran kasus dugaan pembungkaman suara rakyat ini sudah jadi sorotan.

Kata dia, jika memang Jokowi tidak memberi perintah, maka diharapkan bisa menghentikan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan demokrasi.

"Kalau bukan perintah bapak, tolong dihentikan," tandas Uni Lubis.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Sekretaris Bakomstra DPP Partai Demokrat, Hendri Teja/Net