Kerajinan Kritik Jokowi, Anwar Abbas Dikabarkan Ditendang dari MUI, Simak Faktanya

Tersiar kabar jika satu di antara pengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), ditendang dari jabatannya di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dia yang dikabarkan telah dipecat lantaran sering mengkritik Jokowi ini adalah Anwar Abbas yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI.

Kabar dipecatnya Anwar Abbas ini viral sosial media akun YouTube berjudul "Berita Terkini ~ Buntut Panjang Penghinaan Terhadap Jokowi !! Anwar Abas Ditendang dari MUI" pada 6 September 2021.

Dipecatnya Anwar Abbas dalam narasi tersebut adalah efek dari ulahnya sendiri sering mengkritik rezim Jokowi.

Thumbnail video yang mengatakan Anwar Abbas ditendang dari MUI sebagai buntut panjang penghinaan terhadap Presiden Jokowi Tangkapan Layar YouTube Buku Harian

Hingga Senin, 6 September 2021, video berisi konten pemecatan Anwar Abbas ini telah ditonton 5.780 kali dan disukai 233 kali.

Sementara tulisan yang terlihat pada thumbnail video, bertuliskan sebuah harapan dan penantian akan dipecatnya sang tokoh.

"AKHIRNYAAA !! MUI PECAT ANWAR ABAS PENGHINAAN TERHADAP JOKOWI BERBUNTUT PANJANG," tulis admin kanal YouTube Buku Harian pada Senin, 6 September 2021.

Akan tetapi, setelah ditelusuri kebenaran berita itu, jika informasi Anwar Abbas telah dipecat dari MUI sebagai buntut panjang penghinaan terhadap Jokowi adalah tidak benar.

Setelah dilihat konten video tersebut, sama sekali tidak ada informasi resmi dan valid terkait hal tersebut.

Video berdurasi 8 menit 24 detik itu sama sekali tidak ada isi konten yang menyebutukan Anwar Abbas disingkirkan dari kepengurusan MUI akibat kerajinan mengkritik Jokowi.

Isi konten tersebut hanya berisi cuplikan rekaman, di antaranya video Gus Sahal yang menilai Anwar Abbas sering menampilkan pandangan keIslaman yang keras.

Dari semua tayangan tersebut, dipastikan tidak ada muatan konten yang menyebut Anwar Abbar dipecat dari MUI, maka dapat dipastikan informasi tersebut adalah hoaks.

Sudah muak

Sebelum muncul narasi Anwar Abbas dipecat, Wakil Ketua Umum MUI tersebut menyoroti isu amandemen UUD 1945 tengah ramai diperbincangkan oleh sejumlah pihak di Tanah Air.

Anwar mengatakan Indonesia harus belajar dari sejarah yang ada, terutama pada sejarah kepemimpinan Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat.

Anwar pun merujuk pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup.

“Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat,” ujar Anwar kepada wartawan pada Kamis, 2 September 2021 seperti yang sudah diberitakan galamedia.pikiran-rakyat.com.

Ide penambahan masa jabatan presiden dinilai Anwar Abbas akan menghambat demokrasi yang sudah terbentuk.

Apalagi Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang menurutnya tidak maksimal dalam penaganannya.

Anwar berpendapat, publik sudah muak dengan situasi Covid-19 dan ekonomi yang semakin parah.

“Jadi, bapak itu dua periode sudah cukup. Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi Covid-19 dengan keadaan ekonomi yang parah, rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi masalah Covid-19 dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini,” tuturnya.

Apabila MPR, DPR, dan DPD akhirnya akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, Anwar khawatir akan timbul gejolak di masyarakat.

“Dan saya yakin pemerintah akan menurunkan aparat kepolisian dan tentara. Tapi kalau rakyat marah, emangnya rakyat takut sama bedil kalau marah. Saya rasa kalau rakyat marah, sampai tingkat puncak enggak takut bedil. Bagi saya, kita kan sudah putuskan membatasi dua periode,” katanya mengakhiri pembicaraan.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas/Net