Harta Jokowi Cuma Naik Rp 8,9 Miliar, Refly Harun: Terlihat Dia Orang Tradisionil, Namun Masalahnya…

Baca Juga

Ahli hukum tata negara, Refly Harun turut menanggapi kenaikan harta kekayaan yang dialami sejumlah pejabat di Tanah Air selama pandemi Covid-19.

Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono yang mengalami kenaikan hartanya mencapai Rp 481 miliar lebih.

Kedua, Menteri Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang mengalami kenaikan hartanya mencapai Rp 67 miliar lebih.

Selanjutnya, Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto mengalami kenaikan harta selama pandemi sebesar Rp 23 miliar lebih.

Keempat, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo yang mengalami kenaikan harta mencapai Rp 20 miliar lebih.

Kelima, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate yang mengalami kenaikan harta mencapai Rp 17 miliar lebih.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami kenaikan harta sebesar Rp 8,9 miliar.

Refly lantas membahas mengenai kisah Umar Bin Khattab yang tidak menginginkan anak buahnya berbisnis.

“Saya teringat Umar Bin Khattab, dalam film yang saya tonton. Dia tidak menginginkan gubernur-gubernurnya berbisnis,” ujarnya melalui kanal Youtube Refly Harun Selasa, 14 Agustus 2021.

“Lalu gubernur nya (Umar) protes, mengatakan mereka berbisnis secara sah, tidak memanfaatkan jabatan,” tuturnya.

“Tapi dia (Umar) bilang begini, ya kalian berbisnis secara sah. Tapi kalau kalian berbisnis maka kalian akan lebih banyak memikirkan bisnis ketimbang memikirkan rakyat,” imbuhnya.

Refly mengatakan, menjadi pejabat di Indonesia tidak akan menjadikan orang itu miskin dan justru sebaliknya.

“Jadi menjadi pejabat publik di Republik ini memang tidak menjadikan Anda bertambah miskin, tetapi justru membuat Anda menjadi lebih kaya,” ungkapnya.

Sehingga, menurut dia, mentalitas Umar sulit untuk diterapkan di Indonesia,

“Jadi yang namanya mentalitas Umar Bin Khattab itu ya sukar rasanya untuk ditiru pada pejabat-pejabat zaman sekarang ini,” paparnya.

Lebih lanjut, advokat satu ini menyoroti pertambahan harta Jokowi.

“Presiden Jokowi sendiri mengalami pertambahan kekayaan. Walaupun kekayaannya tidak fantastis,” katanya.

Dari pertambahannya, terlihat bahwa Jokowi merupakan orang tradisionil.

“Kelihatan betul kalau dia orang yang tradisionil, tidak ada surat berharga. Ya paling tidak itu yang dilaporkan,” tandasnya.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka memiliki saham di perusahaan atau tidak.

“Cuman masalahnya, sekali lagi kita harus juga membedakan harta perusahaan dengan harta pribadi,” ucapnya.

“Apakah betul misalnya Presiden Jokowi tidak memiliki saham-saham di perusahaan atau menteri-menteri in tidak memiliki saham,” sambungnya.

Sebab, jika harta itu dikonversi, maka kekayaan mereka akan jauh lebih besar.

“Kalau itu dikonversi dengan cara tertentu, kekayaannya jauh lebih dahsyat,” pungkas Refly. ***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ahli hukum tata negara Refly Harun. /Tangkapan layar YouTube./