Film G30S/PKI juga Bakal Tayang di MNC, Mustofa: Ahoker Harus Nonton!

Pakar telematika sekaligus pegiat media sosial, KRMT Roy Suryo mengungkapkan rasa syukurnya lantaran sejumlah saluran telvisi swasta mau memutar film Pengkhianatan G30S/PKI.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi saluran televisi yang mau mengingat sejarah penting berdirinya bangsa Indonesia.

Adapun kedua saluran televisis swasta itu ialah tvOne dan MNCtv.

“Alhamdulillah, selain tvOne yang konsisten memutarnya, kini MNCtv juga dikabarkan akan menayangkan Film Pengkhianatan G30S/PKI. Catat jadwalnya dan sekali lagi meski mungkin tidak utuh 4jam++ seperti yang asli saya posting, 2 TV ini layak diapresiasi. Bagaimana TVRI? Juga TV TV lain?,” tulis Roy Suryo dalam kicauan di akun jejaring media sosial Twitter pribadinya, dikutip Hops pada Senin, 27 September 2021.

Menanggapi pernyataan Roy Suryo, Humas Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya juga menyebut saluran televisi tersebut, khususnya MNC sebagai kebijakan yang tepat.

Namun entah mengapa, Mustofa kemudian menyindir pendukung Basuki Tjahta Purnama alias Ahok untuk menonton film tersebut.

“MNC? Wah ini keren. Ahoker harus nonton,” kata Mustofa dalam cuitannya.

Sebagaimana diketahui, film dengan judul lengkap Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI merupakan produk propaganda yang sempat digaungkan oleh Orde Baru (Orba) dibawah kekuasaan Presiden Soeharto.

Film ini dibuat berdasarkan pada versi resmi menurut pemerintah kala itu dari peristiwa “Gerakan 30 September” atau “G30S” (peristiwa percobaan kudeta pada tahun 1965) yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, yang menggambarkan peristiwa kudeta ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI.

Jenderal Soeharto muncul sebagai tokoh yang menghancurkan gerakan kudeta tersebut, setelah itu mendesak rakyat Indonesia untuk memperingati mereka yang tewas dan melawan segala bentuk komunisme. Film ini juga menampilkan pergantian rezim pemerintahan Indonesia dari Presiden Soekarno ke Soeharto menurut versi pemerintahan Orde Baru.