Data Jokowi Kadung Bocor, Kominfo Klaim Bukan dari PeduliLindungi

Aplikasi PeduliLindungi kembali menyita perhatian publik usai beredar informasi bocornya data pribadi milik Jokowi selaku Kepala Negara. PeduliLindungi merupakan aplikasi resmi yang digunakan pemerintah untuk melacak kasus Covid-19 beserta mengakses sertifikat vaksin dan hasil tes Covid-19 sebagai syarat memasuki area publik.

Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menutup data pribadi milik Presiden dan sejumlah pejabat pada aplikasi Peduli Lindungi lantaran aplikasi Peduli Lindungi tengah menjadi sorotan tajam karena sertifikat vaksin milik Jokowi terekspos usai data NIK miliknya bocor di media nasional.

Data NIK tersebut berasal dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memuat formulir calon Presiden RI untuk Pemilihan Presiden 2019.

Sesungguhnya, insiden yang menimpa Presiden ini bukanlah yang pertama kali. Pasalnya, isu terkait penyebaran maupun kebocoran data pribadi telah terjadi berulang kali di Indonesia.

Sebut saja kasus serupa yang terjadi pada sistem Electronic Health Alert Card (eHAC) di akhir Agustus 2021.

VPN Mentor telah melaporkan adanya dugaan kebocoran 1,3 juta data dari sistem eHAC, sehingga Kemenkes meminta masyarakat untuk menghapus aplikasi milik pemerintah itu.

Aplikasi eHAC merupakan aplikasi yang sebelumnya digunakan untuk membantu pelacakan dari para pelaku perjalanan di Indonesia dalam penanganan Covid-19, tetapi aplikasi tidak lagi digunakan sejak 2 Juli 2021.

Kementerian Kesehatan kemudian mengklaim bahwa data milik masyarakat pada sistem eHAC tidak bocor. Data keamanan yang diduga bocor diklaim sebagai data rekanan atau vendor dari aplikasi eHAC.

Merespons masalah tersebut, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan bahwa sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo tersebar setelah pihak tertentu mengakses fitur pemeriksaan yang tersedia pada sistem di aplikasi Peduli Lindungi.

Juru bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyebutkan jika sistem Peduli Lindungi hanya mensyaratkan pengguna untuk memasukkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, serta jenis vaksin yang digunakan untuk mempermudah akses sertifikat vaksinasi.

Namun, ia menilai bahwa data pribadi Presiden yang digunakan untuk mengakses sertifikat tersebut tidak berasal dari Sistem Peduli Lindungi.

“Sedangkan informasi tanggal vaksinasi presiden dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa,” kata Dedy Permadi yang dikutp dari Pikiran-Rakyat.com Sabtu, 4 September 2021.

Oleh karena itu, Kominfo menyatakan akan melakukan langkah strategis untuk memutakhirkan tata kelola sistem Peduli Lindungi.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Presiden Jokowi/Net