Bupati Banjarnegara Tantang KPK: Paku yang Dipukul Palu Adalah yang Lurus

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono alias Wing Chin dituding Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindak pidana korupsi. Dia lantas jadi garapan KPK untuk beberapa waktu ke depan sebagai tersangka.

Dengan status sebagai tersangka oleh KPK, Wing Chin mengaku tidak menerima suap dari para pemborong.

"Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong, tidak pernah menerima sama sekali," katanya kepada wartawan.

Wing Chin lantas menantang KPK yang menuduhnya menerima suap untuk membuktikan siapa yang memberi suapnya. "Tolong ditunjukkan yang memberi siapa," kata dia.

Sang bupati mengatakan dirinya tak akan banyak bicara untuk melakukan pembelaan.

Dia percaya pada Tuhan akan memperlihatkan kebenaran yang sebenarnya. "Tidak perlu membela diri karena Tuhan akan membukakan kebenaran," katanya.

Dia mengatakan jika masyarakat Banjarnegara adalah masyarakat yang cerdas.

"Gusti Allah mboten sare. Paku yang dipukul dengan palu adalah paku yang lurus berdiri, bukan yang bengkok kesana kemari," katanya.

Sebelumnya, Budhi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan garong uang rakyat (korupsi) terkait dengan pengadaan, pemborongan, persewaan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara periode 2017-2018.

Tak hanya Budhi, KPK juga menetapkan tersangka lainnya dari pihak swasta yakni Kedy Afandi (KA) karena diduga membantu Budhi Sarwono.

Dalam kasus ini, Budhi Sarwono diduga telah menerima sejumlah uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp2,1 miliar.

Kedua tersangka yakni Budhi Sarwono dan Kedy Afandi disangkakan melanggar 12 huruf (i) dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kemudian dalam waktu dekat, lembaga antirasuah itu juga berencana untuk membongkar rincian transaksi keuangan dari Budhi Sarwono.

"Ini juga bisa berkembang mengikuti transaksi keuangan yang ada, baik secara pribadi ataupun koorporasi," ujar Ketua KPK, Firli Bahuri dalam keterangannya, Sabtu, 4 September 2021 seperti dikutip dari Antara News.

Firli Bahuri menegaskan bahwa penyidik KPK tidak akan segan untuk menindak pihak-pihak lain, termasuk perusahaan sebagai tersangka korporasi sesuai dengan bukti yang ditemukan, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News pada Minggu, 5 September 2021.

Di samping itu, dalam konstruksi perkara, KPK menyebut bahwa pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy yang juga orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses dari Budhi saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memimpin rapat koordinasi (rakor).

Rakor tersebut dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Melalui pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen "fee" sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung Budhi menyampaikan diantaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu.

Dengan pembagian lanjutannya adalah senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen "fee" dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

Selain itu, Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono/Net