Serang Pemerintah, SBK: Yusril Diduga Ingin Dapat Jabatan

Yusril Ihza Mahendra diduga menginginkan jabatan dengan menyerang pemerintah. Pada Pilpres 2019, Yusril mendukung Jokowi tapi sampai sekarang belum dapat jabatan baik di pemerintah maupun komisaris BUMN.

“Yusril itu politikus. Kalau dia menyerang pemerintah artinya ada kepentingannya yang tidak diakomodir. Kemungkinan Yusril menginginkan jabatan karena Ketum PBB itu pendukung Jokowi di Pilpres 2019,” kata pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil Si Bangsat Kalem (SBK) yang dikutip dari suaranasional.com, Jumat (6/8/2021).

Menurut SBK, Presiden Jokowi justru mengangkat orang-orang yang tidak berkeringat di Pilpres 2019. “Kontribusi Yusril buat Jokowi sangat besar tapi tidak ada balasan buat mantan Menkumham tersebut,” jelas SBK.

Kata SBK, ada orang-orang sekitar Jokowi yang tidak suka Yusril sehingga dihambat menjadi pejabat maupun komisaris BUMN. “Yusril sangat sulit masuk pemerintahan Jokowi karena partainya suaranya kecil sehingga dianggap kurang memberikan kontribusi saat Pilpres 2019,” ungkapnya.

SBK mengatakan, Yusril sebagaiknya menjadi oposisi untuk mengangkat suara PBB. “Kalau ikut pemerintah, suara PBB makin tenggelam,” jelas SBK.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra memberi pandangannya soal mengapa tingkat penularan Covid-19 belum menurun.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu menilai bahwa salah satu faktor yang membuat pandemi belum membaik adalah karena kebijakan yang berubah-ubah.

Pasalnya, kebijakan Pemerintahan Jokowi beberapa kali mengalami pergantian dengan istilah yang bebeda-beda, mulai dari PSBB, PPKM Darurat, hingga PPKM level 3-4.

“Saya berpendapat, ya, agak terlambat karena sudah lebih 1,5 tahun menyatakan darurat kesehatan berganti-ganti kebijakan,” jelas Yusril dalam webinar yang digelar IDI pada Sabtu (31/7).

“Orang dan rumusan-rumusan hukum juga tidak selalu jelas, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menimbulkan pertanyaan, apakah pure pelanggaran atau ada unsur politik,” sambungnya.

Yusril Ihza Mahendra berpandangan bahwa kebijakan dan masalah di atas memberikan citra yang kurang positif kepada pemerintah.

“Karena ada anggapan orang tertentu yang kena, tebang pilih,” jelasnya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: SBK (Dok. Pribadi)