Jokowi Dikritik Lagi, Aktivis HAM Tantang Kebijakan PON Papua atau Penanganan Covid-19

Baca Juga

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengkritik penampilan dan isi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi). KontraS menyinggung apa yang dilakukan Presiden Jokowi hanya pencitraan saja.

KontraS berpandangan, rutinnya Presiden Jokowi memakai pakaian adat dalam pidato kenegaraan sejak tahun 2017, hanya gimmick. Sementara pemberian hak masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi di tengah banyaknya program pembangunan di daerah masih dinilai abai.

"Hanya menjadi gimmick semata dan pencitraan,” kata Fatia dalam diskusi virtual pada Selasa, 17 Agustus 2021.

Akan tetapi kata dia, apa yang menjadi masalah yang masyarakat adat itu sendiri tak pernah diperhatikan.

“Bagaimana hak masyarakat adat? Tidak pernah diperhatikan di tengah banyaknya pembangunan yang tidak juga melibatkan partisipasi publik,” sambung Fatia.

Dia lantas menantang Presiden Jokowi atas kebijakan yang diambil saat penyelenggaraan PON Papua yang semakin dekat.

Fatia menilai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 di Papua, terlalu dipaksakan. Saat ini sudah triliunan anggaran negara dihabiskan untuk penanganan Covid-19, akan tetapi di tengah masih tingginya kasus, malah seakan memaksakan PON di Papua tetap dilangsungkan.

Kata dia, keputusan pelaksanaan PON di sana dinilai tidak memperhatikan situasi masyarakat.

“Justru keberadaan PON ini malah bisa memperburuk suasana dan sangat memaksa," katanya.

Dia menilai Jokowi tidak memperhatikan situasi masyarakat sipil di tengah maraknya Covid-19. Selain itu, dia menilai pendekatan keamanan dan militerisasi yang dilakukan di Papua, termasuk dalam hal penanganan pandemi.

"Jadi sudah tidak ada ruang, ataupun ruang yang sangat sempit untuk bentuk-bentuk kebebasan fundamental yang mestinya dimiliki oleh masyarakat,” tutur dia. 

Tagih nawacita

Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR Slamet mengaku kecewa terhadap pidato kenegaraan oleh Presiden Jokowi yang dibacakan pada Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2021.

Presiden Joko Widodo membacakan pidato kenegaraan di hadapan MPR, DPR, dan DPD yang memuat sejumlah poin, salah satunya mengenai penanganan pandemi Covid-19 melalui akselerasi pengembangan teknologi kesehatan seperti vaksin dan perbaikan infrastruktur logistik.

Selain itu, ia turut menyinggung struktur ekonomi yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan revitalisasi UMKM, serta kemandirian pangan.

Menanggapi pidato tersebut, Anggota Komisi IV DPR Slamet mengaku kecewa karena presiden tidak memberikan catatan khusus terhadap sektor pertanian dalam arti luas.

Ia menyebutkan bahwa Presiden Jokowi hanya menyinggung sedikit terkait kemandirian pangan.

“Ke mana program nawacita kedaulatan pangan yang sejak lama dicita-citakan?,” katanya.

Menurut Slamet, sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang terus tumbuh positif selama masa pandemi. Jika merujuk pada data BPS, sektor pertanian tumbuh 1,75 persen dibandingkan sektor pertambangan yang minus 1,95 persen; industri pengolahan minus 2,93 persen; konstruksi minus 3,26 persen; perdagangan dan reparasi minus 3,72 persen; serta sektor lainnya minus 1,97 persen.

Ia menegaskan bahwa kinerja sektor pertanian mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif bahkan menurut data IDX Channel pada kuartal II 2021, sektor pertanian naik 14,27 persen.

Menurutnya, hal tersebut layak mendapatkan perhatian lebih apalagi dalam pidato kenegaraan yang disaksikan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia.

“Kita ingin Presiden Jokowi memberikan statemen tegas soal kedaulatan pangan. Di tengah kondisi pandemi saat ini penguatan sektor pangan menjadi hal yang krusial sehingga harus menjadi agenda pemerintah setiap tahunnya untuk fokus pada kedaulatan pangan," katanya.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Presiden Jokowi./Net