Bangun Kembali Afghanistan, Taliban Sambut Bantuan China

Baca Juga

Usai menduduki Afghanistan, Taliban mengumumkan pihaknya menyambut kedatangan China untuk berkontribusi dalam membangun kembali negara tersebut.

Hal itu disampaikan langsung juru bicara Taliban, Suhail Shaheen kepada media pemerintah China.

Menurut Suhail, China telah memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan.

Taliban merebut Afgahnistan akhir pekan lalu dalam pergolakan yang  membuat ribuan warga sipil dan sekutu militer menyelamatkan diri.

Sebagian besar warga Afghanistan takut akan kembalinya interpretasi keras hukum Islam yang diberlakukan selama pemerintahan Taliban.

Dua dekade lalu Taliban menguasai Afghanistan dan menerapkan hukum Islam yang dinilai cukup keras.

Menghadapi Taliban, China dapat memanfaatkan fakta bahwa mereka tidak ikut terlibat berperang seperti Rusia dan Amerika Serikat.

"China adalah negara besar dengan ekonomi dan memiliki kapasitas yang besar," kata Suhail Shaheen dikutip Galamedia dari laman Reuters.

"Saya pikir mereka dapat memainkan peran yang sangat besar dalam pembangunan kembali, rehabilitasi, rekonstruksi Afghanistan," sambungnya.

Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dengan delegasi Taliban di kota pelabuhan China utara Tianjin bulan lalu, Wang Yi berharap Afghanistan dapat mengadopsi kebijakan Islam moderat.

Diketahui, China juga menilai ekstremisme agama sebagai kekuatan destabilisasi di wilayah barat Xinjiang dan telah lama khawatir wilayah yang dikuasai Taliban akan digunakan untuk menampung pasukan separatis.

Selain itu, Taliban meminta para imam untuk menyerukan  persatuan dalam shalat Jumat pertama  sejak mereka menguasai Afghanistan.

Kekuasaan Taliban di Afghanistan memicu protes yang menyebar ke berbagai kota sejak hari Kamis, termasuk ibu kota Kabul.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Abdul Ghani Baradar (kedua dari kiri) salah satu dari pemimpin Taliban yang saat ini dianggap berpengaruh di Afghanistan. /Reuters /