Abdillah Toha Khawatir dengan Obsesi Jokowi dan Minta MPR Dibubarkan Saja

Pengamat politik Abdillah Toha mengaku khawatir jika obsesi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuat urusan lain yang sebenarnya lebih penting menjadi dikesampingkan.

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, Jokowi memiliki obsesi soal pembangunan ekonomi.

"Kalau mau dipersempit lagi, pembangunan infrastruktur yang kemudian mendatangkan investasi dari luar dan sebagainya," ujarnya dikutip Pikiran-rakyat.com dari video yang diunggah kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored pada 26 Agustus 2021.

Abdillah Toha berpendapat, obsesi itu membuat Jokowi ingin memastikan segala sesuatu demi pembangunan ekonomi berjalan lancar.

"Bila perlu, (urusan) yang lain-lain dihambat saja. Kalau ini benar, ini mengkhawatirkan," ujarnya.

"Artinya, jangan sampai interpretasi ini menjadi (pandangan), 'Ah, biarkan saja korupsi kecil-kecilan ini-itu, ambil uang rakyat, gak apa-apa. Yang penting infrastruktur jadi, investasi masuk, dan sebagainya,'" kata Abdillah Toha.

"Saya khawatir, dan banyak juga orang khawatir, Pak Jokowi ini ingin meninggalkan legacy (warisan) berupa barang-barang yang bisa disentuh. Jalan yang bagus, airport baru, kalau perlu ibu kota baru dan sebagainya. Padahal, legacy yang tahan lama itu bila dia bisa membuat negeri ini bersih," katanya menambahkan.

Meski begitu, Abdillah Toha tidak mengatakan pembangunan fisik itu tidak perlu. "Perlu, sangat perlu. Tapi jangan lupakan ini, masalah pembangunan hukum, budaya kita, akhlak daripada birokrat dan pejabat."

MPR Lebih Baik Dibubarkan

Abdillah Toha juga menyoroti soal urgensi keberadaan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini.

Abdillah Toha menilai, MPR sekarang adalah lembaga yang tidak punya kerjaaan.

"Bayangkan, ya, itu lembaga yang tidak ada kerja tapi pimpinannya 10 orang, berapa itu budget-nya," sebut Abdillah Toha.

Rencana MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 saat ini dianggap Abdillah Toha sebagai cara MPR mencari kegiatan.

"Kalau menurut saya, kalau mau mengubah amandemen Undang-Undang Dasar, lembaga MPR itu dihilangkan saja," sebutnya,

Abdillah Toha berpandangan, fungsi MPR yakni mengubah Undang-Undang Dasar, melantik Presiden, dan memberhentikan Presiden, bukan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan setiap hari.

"Ini, kan, bukan pekerjaan sehari-hari 3 (fungsi) ini. Kalau pun ada salah satu dari 3 tugas ini harus dilakukan, diadakan saja join session DPR dan DPD. Selesai. Tidak perlu ada lembaga MPR."

Abdillah Toha menyebutkan, MPR memang diperlukan dahulu. Namun, dia sudah tidak melihat lagi urgensi keberadaannya saat ini.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Presiden Joko Widodo. /BPMI Setpres