Kemensos Salurkan Bansos Tunai Selama PPKM Darurat, PKS Lempar Kritik

Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengaku pihak Komisi VIII DPR tidak pernah diajak bicara terkait pemberian bantuan tunai atau BST terkait PPKM darurat. Dengan begitu, Kemensos dinilai telah melampaui kewenangan terkait pemberian rencana BST tersebut.

"Selaku Komisi 8 belum pernah diajak bicara terkait bantuan tunai atau BST yang sedianya sudah selesai pada bulan Juni ini, dalam wacana yang lama kata Mentri (Mensos Tri Rismaharini) mau dihentikan, meski kita dorong tetap ada, namun jika harus ada tentu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu," kata Bukhori saat dihubungi, Jumat (2/7/2021).

Ketua DPP PKS ini menyebut Komisi VIII perlu diajak bicara lantaran akan ada realokasi anggaran jika BST itu dicairkan untuk masyarakat. Dia menyebut jika benar akan ada bansos berupa BST yang dibagikan berdasarkan refokusing atau realokasi, maka Mensos melampaui kewenangannya.

"Karena harus melakukan realokasi anggaran, sementara Komisi VIII belum diajak bicara mengenai BST, jadi menurut saya jika benar ini bansos BST yang dibagikan Menteri berasal dari refokusing dan realokasi maka tindakan ini menurut saya melampaui kewenangan, karena Menteri menetapkan anggaran tanpa persetujuan DPR," ujarnya.

Bukhori sepakat jika bantuan untuk masyarakat itu penting. Dia juga tidak mempersoalkan terkait besaran BST yang direncanakan senilai Rp 300 ribu. Namun menurutnya itu semua harus sesua mekanisme UU.

"Bantuan bagi masyarakat miskin penting, tetapi mekanisme UU harus dihormati dan dilaksanakan. Memang sejak semula memang Rp 300 ribu, bukan persoalan besarannya tetapi prosedurnya," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah bakal menerapkan PPKM darurat di Jawa-Bali. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan ada bantuan sosial tunai (BST) yang bakal diberikan kepada warga.

"BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni setelah berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/7/2021).

Risma menyebut besaran BST yang akan diberikan adalah Rp 300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan untuk BST bulan Mei dan Juni akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus.

"Warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja," ucap Risma.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf (Dok. Istimewa)