Tolak Wacana Sertifikasi Dai Kemenag, HNW: Menambah Luka Umat Islam Setelah Batal Haji

Baca Juga

Gagasan Kementerian Agama soal sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para dai dan penceramah menuai kritik. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut sertifikasi dai tersebut terkesan diskriminatif karena hanya ditujukan bagi penceramah agama Islam.

 

Dikatakan Hidayat, wacana program tersebut telah bergulir setidaknya sejak tahun 2015 dan terus ditolak oleh berbagai ormas besar di Indonesia. Seperti, MUI, Muhammadiyah, NU dan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi). Hidayat yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI mempertanyakan kebijakan Menag yang hendak melanjutkan program kontroversial tersebut yang diklaim telah mengalami beberapa perubahan dari rencana awal.

Menurut Hidayat wacana sertifikasi dai tersebut bergulir di situasi yang tak tepat. Masyarakat, kata dia, masih dibalut rasa kecewa atas kontroversi tes wawasan kebangsaan KPK serta pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia.

"Wacana program sertifikasi dai yang kembali digulirkan Kementerian Agama ini menambah luka umat Islam yang telah dibuat kecewa dengan pembatalan haji sepihak oleh Pemerintah. Menag harusnya memahami kondisi tak kondusif itu, dan menghentikan wacana program kontroversial ini," kata Hidayat dalam keterangannya, Selasa (8/7/2021).

Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah ini meminta Kementerian Agama fokus melaksanakan program-program utama di Kemenag dan mengejar target-target program prioritas yang belum terlaksana, seperti peningkatan jumlah formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kemenag, revitalisasi Kantor Urusan Agama, dan sertifikasi guru dan dosen.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini berharap Menag Yaqut terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, khususnya, ormas-ormas Islam besar di Indonesia seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU. Hidayat mengulas Sekjen MUI menolak program sertifikasi dai lantaran maksud dan manfaat program tersebut tidak jelas. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menolak karena penceramah agama pada dasarnya beraktivitas lepas dan tidak dibiayai oleh negara.

Tanggapan senada juga datang dari Wasekjen PBNU yang meminta Kemenag tidak mengurusi paham keagamaan orang. Apalagi, beberapa tokoh nonmuslim sebelumnya juga sudah sempat mengeluarkan penolakan terhadap wacana lama yang dinilai diskriminatif ini.

"Menag Yaqut harusnya mampu mendengar kritik dan saran dari ulama dan ormas Islam. Jangan seperti pendahulunya yang diganti oleh Presiden Jokowi. Wacana sertifikasi dai lebih baik segera disudahi dan fokus program prioritas, agar umat tak makin kecewa dan kemenag bisa hadirkan program-program yang manfaatnya dirasakan betul oleh semua umat beragama di Indonesia," papar Hidayat.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: www.oposisicerdas.com

Foto: Hidayat Nur Wahid/Net