Penetapan KKB Papua Teroris Tepat, Pemerintah Diingatkan Tidak Kelola Konflik Berbasis Dendam

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

Pengamat intelijen, keamanan dan pertahanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai keputusan pemerintah sudah dipertimbangkan secara matang.

Nuning mengingatkan pemerintah harus siap dengan konsekuensi dampak dari kebijakan keamanan yang sudah dikeluarkan.

Menurut Nuning pemerintah juga perlu melakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur, efektif dan tepat sasaran.

"Melalui hal tersebut, maka konstruksi sosial-politik yang membentuk opini publik dapat meminimalisir dukungan kepada kelompok insurgensi," demikian kata Nuning yang dikutip dari RMOL, Selasa (4/5).

Dalam analisa Nuning, KKB Papua kerap melakukan propaganda dengan media lokal dan internasional, serta mobilisasi massa dan demonstrasi dengan mengeksploitasi isu ketimpangan pembangunan, referendum, dan pelanggaran HAM.

Ia meminta pemerintah mampu mengimbangi dengan komunikasi yang lebih intensif. Baik dengan Pemerintah Daerah, MPR dan juga DPR.

Secara khusus, Nuning menyebutkan para pengungsi yang menurutnya tidak berdosa harus dilindungi.

"Tentu mereka dicekam ketakutan juga, hal ini harus ditanggulangi. Penyelesaian masalah Papua seyogyanya tidak dikelola base on dendam satu ke dendam yang lain," tandas Nuning.

Sejauh pengamatan Nuning, gerakan separatisme di Papua memiliki jaringan yang sangat terfragmentasi. Artinya, tidak terdapat satu komando yang terstruktur dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri.

"Organisasi yang structure-less ini disebabkan faktor sosial budaya pada masyarakat Papua yang masih kental dengan semangat primordial kesukuan. Lembaga Adat sangat berperan di Papua," demikian uraian Nuning.

Apalagi, kondisi konflik Papua yang tak pernah usai sangat mengherankan. Mengingat, berbagai pendekatan politik, ekonomi, sosial dan budaya sudah dilakika pemerintah.

"Jaringan bersenjata ini beranggotakan masyarakat yang terikat kesukuan dengan persenjataan terbatas," pungkas Nuning.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ilustrasi KKB Papua/Net