Muncul Dugaan BKN Dikendalikan Orang Lain, Sujanarko Bongkar Kejanggalan dalam Proses TWK KPK

Baca Juga

Akhir dari polemik di tubuh lembaga antirasuah masih menjadi persoalan yang terus diperbincangkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lembaga terkait telah mengambil keputusan atas status 75 pegawai KPK.

Diputuskan bahwa 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat pengalihan status menjadi ASN itu dipecat, dan 24 lainnya masih bisa menjalani pelatihan ulang tentang wawasan kebangsaan dan bela negara.

Terkait hal ini, Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Antara Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko yang juga dinonaktifkan karena tak lolos TWK, menilai bahwa pimpinan KPK tidak paham soal sistem rekrutmen tersebut.

Bahkan dia menduga bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah dikendalikan oleh orang lain.

“Ada kemungkinan juga pimpinan KPK itu dikibulin sama BKN dan kemungkinan juga BKN dikendalikan oleh orang lain,” kata Sujanarko.

Mengapa bisa demikian, ia pun menjelaskan bahwa yang pertama, seharusnya sistem rekrutmen seperti ini dari awal melibatkan bagian KPK.

Yakni dalam konteks menyepakati metodologi, jenis pertanyaan dan tujuan assessment, dan itu tidak dilakukan sejak awal.

“Saya lihat pak Ghufron (Wakil ketua KPK) tidak paham terkait dengan apa yang harus dilakukan, saya lihat gak paham. Apa yang harus dikendalikan, apa yang harus dimonitoring, apa yang harus dievaluasi,” tutur Sujanarko.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis, 27 Mei 2021, Sujanarko menyampaikan bahwa alasan kedua terkait sistem rekrutmen pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut.

“Saya juga curiga dengan kang Bima Arya (Kepala BKN) karena saya sudah riset terkait dengan tes psikometri ini. Saya sebagai asesor kompetensi, ada dua elemen utama. Sebetulnya 4 terkait dengan keaslian dokumen, validitas, reliabilitas, terkait dengan terkini dokumen,” katanya.

Namun, ia mengatakan yang paling penting adalah validitas dan reliabilitas. Menurutnya tes psikometri ini maksimal berdasarkan standar internasional bisa dipercaya itu hanya 65 persen.

“Dengan tingkat akurat yang hanya 65 persen, saya bersama 51 orang itu sudah divonis seperti teroris seperti pasukan separatis. Bisa dibayangkan kejamnya tidak mengertinya, atau kalau ini sengaja ini kejam. Tapi kalau rela dikendalikan orang lain BKN harusnya diberi sanksi,” kata Sujanarko.

Sujanarko pun menuturkan maksud dari BKN yang dinilai dikendalikan oleh pihak tertentu itu.

“Publik kan tahu ini, diawal-awal setelah proses seleksi selesai ketua BKN menyatakan tidak tahu pertanyaannya (TWK). Menpan juga menyatakan tidak tahu pertanyaannya, pimpinan KPK juga menyatakan tidak tahu pertanyaannya,” ujar Sujanarko.

“Peserta tes bertanya terhadap pewawancara, tidak ngaku siapa dia. Gak ada yang ngaku, asalnya dari mana jabatannya apa tujuan tes apa, tidak dijawab itu,” katanya.

Sujanarko menyebut pihaknya itu seperti berhadapan dengan hantu dan menurutnya hal ini sangat kejam memperlakukan pegawai KPK tersebut.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Sujanarko saat mengikuti tes wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, (29/8). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan