Cuma Mengingatkan, Mas AHY harus Ekstra Hati-hati, Awas Potensi KLB Jilid II di Depan Mata

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memang telah memenangkan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Akan tetapi, hal itu tidak secara otomatis membuat posisi AHY aman sepenuhnya.

Sebaliknya, AHY harus segera mengambil langkah cepat melakukan penataan di internal partai berlambang bintang mercy itu.

“Ini saatnya AHY melakukan konsolidasi internal agar kekuatan partai makin solid tak mudah digoyang,” ingat pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, Minggu (4/4/2021).

Jelang puasa dan lebaran tahun ini, Pangi menyebut AHY sudah bisa melakukan berbagai macam kegiatan.

Tidak terkecuali mempersiapkan Musda secara demokratis dari Aceh sampai Papua guna menentukan ketua definitif di daerah.

“Musda tersebut penting untuk segera dilakukan, karena infonya di internal Demokrat mulai Aceh sampai Papua masih banyak terdapat Ketua DPD maupun DPC yang statusnya masih Plt,” tegas Pangi.

Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting ini menyebut, dengan banyaknya status Plt ketua di DPD maupun DPC, berpotensi terjadi KLB Jilid II.

Karena dengan masih banyaknya Plt tersebut kecenderungan internal partai masing-masing daerah memperebutkan kursi ketua berpotensi menimbulkan berbagai gesekan.

Gesekan itu pula yang disebut Pangi bisa menjadi penyebab internal Partai Demokrat mudah disusupi oknum yang bisa mengakibatkan KLB Jilid II.

Atas dasar itu, Pangi menyarankan AHY segera melaksanakan Musda secara demokratis.

“Sehingga kekuatan partai makin solid untuk memutuskan segala sesuatu yang tidak lagi Plt,” tegasnya.

Terkait penolakan kepengurusan Demokrat versi KLB, pemerintah menegaskan keberpihakannya pada demokrasi dan mengayomi partai politik di tanah air.

“Ini jadi pembelajaran untuk oknum politisi jangan main-main, apalagi mau mengambil alih partai dengan cara-cara inkonstitusional, membegal parpol dan membegal demokrasi,” terangnya.

Pangi menilai, keputusan Menkumham Yasonna Laoly menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terkait dengan penegakan hukum.

“Kita hormat dengan (keputusan) Kemenkumham yang bisa objektif. Bahwa penegakan hukum masih berjalan dan demokrasi diselamatkan. Sehingga trust terhadap hukum masih ada di Tanah Air,” tandasnya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: AHY membuat pernyataan resmi usai Partai Demokrat kubu Moeldoko dinyatakan kalah oleh Pemerintah Jokowi. Foto: Mufit/PojokSatu.id