Busyro Muqoddas Kecewa KPK Terbitkan SP3 Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas angkat bicara soal KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Busyro menyebut, ini menjadi bukti nyata tumpulnya keadilan.

"Harus saya nyatakan dengan tegas lugas bahwa itu bukti nyata tumpul dan tandusnya rasa keadilan rakyat yang dirobek-robek atas nama undang-undang KPK hasil revisi usulan presiden," kata Busyro melalui pesan singkat, Kamis (1/4).

Busyro tak habis pikir bagaimana skandal mega kasus perampokan BLBI bisa punah total di rezim KPK saat ini.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM itu menyebut, KPK rezim lama sudah mulai mengurai skandal yang licin, panas dan penuh intrik ini.

"Punah total dampak langsung dominasi oligarki politik melalui UU. Semakin tampak akrobat politik hukum yang sengaja ingkar dari jiwa keadilan sosial. Semakin tampak pula peredupan Pancasila dan adab dalam praktik politik legislasi dan penegakan hukum," ucap dia.

Sebelumnya, KPK menghentikan penyidikan dugaan korupsi BLBI yang menjerat suami istri, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Kasus tersebut berdasarkan hasil audit BPK merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun.

"Penghentian penyidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan tersangka SN (Sjamsul Nursalim) selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan ISN (Itjih Sjamsul Nursalim) bersama-sama SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) selaku Kepala BPPN," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konferensi pers pada Kamis (1/4).

Ini merupakan pertama kali KPK menghentikan penyidikan kasus korupsi atau penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Alex menyatakan, penerbitan SP3 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPK dalam Pasal 40 UU 19/2019. Sebab menurut Alex, kasus BLBI tidak memenuhi adanya unsur penyelenggara negara lantaran Syafruddin telah divonis lepas di tingkat kasasi MA pada 2019.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas/Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan