Sejumlah Diplomat AS Diperintahkan Tinggalkan Myanmar

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memerintahkan para diplomat non-esensial untuk segera meninggalkan Myanmar. Perintah ini disampaikan saat kekerasan terus terjadi terhadap para demonstran antikudeta di Myanmar.

Seperti dilansir AFP, Rabu (31/3/2021), setiap hari unjuk rasa dilakukan di seluruh Myanmar oleh para demonstran tak bersenjata. Mereka terus menuntut pemulihan pemerintahan dan pembebasan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, di mana protes itu disambut dengan serangan gas air mata, peluru karet dan bahkan peluru tajam.

"Militer Burma (Myanmar) telah menahan dan menggulingkan pejabat pemerintah terpilih. Protes dan demonstrasi menentang kekuasaan militer telah terjadi dan diperkirakan akan terus berlanjut," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama lama Myanmar, Burma.

Pada pertengahan Februari lalu, Departemen Luar Negeri AS mengizinkan 'kepulangan secara sukarela' bagi pegawai pemerintah AS non-darurat dan anggota keluarga mereka.

Namun saat ini, pemerintah memperbarui status tersebut menjadi 'perintah kepulangan'.

"Departemen Luar Negeri membuat keputusan untuk mengesahkan perintah kepulangan dari Burma (Myanmar) karena alasan keselamatan dan keamanan personel pemerintah AS dan tanggungan mereka, serta warga negara AS adalah prioritas tertinggi departemen," kata seorang juru bicara.

Lebih lanjut, juru bicara itu mengatakan status tersebut akan ditinjau secara bertahap dalam 30 hari ke depan.

Korban tewas dari warga sipil akibat tindakan keras militer kini telah melampaui angka 520. Banyak negara di dunia mengecam kekerasan tersebut bahkan menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar.

AS, Inggris, dan Uni Eropa semuanya telah menjatuhkan sanksi sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras, tetapi sejauh ini tekanan diplomatik belum membujuk para jenderal untuk meredakan tindakan kekerasan.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Aksi protes antikudeta terus digaungkan warga Myanmar (Foto: DW News)