Hanya Rugikan Petani, Nasdem Tolak Rencana Impor Beras 1 Juta Ton

Baca Juga

Rencana pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton mendapat penolakan keras dari Partai Nasdem. Sebab, produksi beras hingga Mei 2021 surplus serta dapat merugikan petani.

"Sikap Nasdem jelas, tentunya menolak. Karena itu bakal merugikan petani," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat, Hasan Aminuddin, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, di sela Seminar Nasional "Syaikhona Kholil Guru Para Pahlawan" di Surabaya, Sabtu (20/03).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu terkejut mendengar ada wacana pemerintah akan mengimpor beras. Pasalnya, kata dia, pimpinan dan anggota Komisi IV telah menggelar rapat bersama seluruh pejabat eselon I, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), dan Bulog selaku fungsinya di bidang pangan.

Saat itu, Kementan meyakinkan Komisi IV bahwa menjamin akan ketersediaan pangan khususnya beras di Indonesia sangat cukup sampai lebaran. Baik ketersediaan pangan di Bulog, penggilingan, hingga pasar.

"Penolakan itu sudah menjadi suara saya di Komisi IV, dan alhamdulillah seluruh teman-teman mendukung dan satu pikiran. Bahkan tidak ada satupun anggota fraksi di Komisi IV menolak, mereka semuanya mendukung dan searah dengan saya," jelasnya.

Menurutnya, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional, yang harus mengutamakan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, Hasan meminta pemerintah komitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau, misalnya dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian.

Apalagi, kata Hasan, mulai Maret hingga Mei mendatang para petani akan melakukan panen raya. Sementara berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada 2020 mencapai sebesar 31,33 juta ton, naik sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dari tahun 2019 yang hanya sebesar 31,31 juta ton beras.

"Sehingga tidak ada alasan pemerintah itu melakukan impor beras di bulan-bulan ini di mana petani akan panen raya," jelasnya.

Selaku wakil rakyat dari Dapil asal Jatim, Hasan meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menolak rencana pemerintah impor 1 juta ton beras tersebut. Ia juga berharap Khofifah menstabilkan harga beras, baik di bulog dan pasaran.

"Bila perlu, Pemprov Jatim membeli beras atau gabah milik petani, untuk menstabilkan harga," demikian Hasan.

Misalnya harga gabah di Kabupaten Probolinggo, dari sebelumnya sebesar Rp4.500 turun menjadi RpRp3.900 per kilogram. Harga ini anjlok sejak ada kabar pemerintah akan impor beras sebanyak 1 juta ton menjelang lebaran.

"Hari ini masih isu sebenarnya, dan belum dilakukan pemerintah. Tapi isu saja sudah mampu menurunkan harga gabah, apalagi kalau benar terjadi," kata mantan Bupati Probolinggo dua priode itu.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Hasan Aminuddin/RMOLJatim