Saat Buzzer Jadi Masalah Bangsa di Mata JK

Wakil Presiden dua periode (2004-2009 dan 2014-2019), Jusuf Kalla (JK) berbicara soal buzzer di Indonesia. Menurutnya, buzzer menjadi masalah bagi bangsa Indonesia.

Awalnya, JK bercerita asal mula adanya buzzer. JK menyebut, buzzer mulai ada pada saat kampanye.

"Sebenarnya buzzer itu mulai pada setiap kampanye. Tapi itu biasa saja, bagaimana memuji pasangan calon yang didukungnya atau mencela lawannya," kata JK menjawab Tim Blak-blakan detikcom yang menemuinya di Kantor PMI, Selasa (23/2/2021).

Menurut JK, seharusnya buzzer menghilang setelah pemilu berakhir. Tapi, buzzer ini malah dipelihara, bahkan dibayar untuk membuli lawan politik.

"Jadi tolonglah siapa itu yang bisa memperbaiki. Sebab sumber segala kekacauan adalah buzzer-buzzer itu. Seharusnya sudah lah, tidak perlu lagi ada pencitraan yang macam-macam. Tidak perlu lagi merusak nama orang, biar demokrasi berjalan dengan baik," papar JK.

JK pun meminta agar media tidak memberikan ruang bagi para buzzer. "Anda juga ikut bertanggung jawab itu," ujarnya menunjuk detikcom sambil tersenyum kecil.

Revisi UU ITE Disebut Tak Cukup Hentikan Buzzer

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut PKB, lebih baik ada RUU baru yang diajukan untuk mengatur etika informasi demi menertibkan buzzer.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menjelaskan awalnya tak ada masalah terkait UU ITE. Masalah, katanya, mulai timbul ketika pasal soal pencemaran nama baik hingga tindakan tidak menyenangkan mulai masuk.

"Nah itu tidak ada masalah awalnya, tetapi hari hari ini publik menggunakan UU ITE untuk saling lapor tindakan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik. Nah ini kemudian pasal ini menjadi pasal multitafsir dan cenderung bisa dipakai untuk tendensi tertentu," kata Jazilul, Selasa (16/2).

Anggota Komisi III ini mengatakan pasal-pasal yang dianggap bermasalah bisa saja direvisi. Namun, dia menilai lebih baik ada RUU baru yang diajukan untuk mengatur etika informasi demi menertibkan buzzer hingga memberantas hoax.

"Makanya kalau menurut saya kalau ini direvisi boleh tetapi akan lebih baik jika diajukan rancangan UU baru terkait dengan etika informasi. Sehingga liarnya informasi baik melalui akun palsu, buzzer yang tidak bertanggung jawab, berita-berita palsu itu kemudian bisa ditertibkan. Tapi apakah itu menggunakan pasal pencemaran nama baik atau apa ini yang kemudian perlu, jadi menurut saya tidak cukup dengan merevisi UU ITE, perlu dipikirkan satu rancangan UU baru terkait informasi begitu," jelasnya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Wakil Presiden dua periode (2004-2009 dan 2014-2019), Jusuf Kalla (JK)/Net