Tommy Sumardi Mengaku Diancam Napoleon soal Fee Djoko Tjandra

Terdakwa kasus penghapusan nama buronan Djoko S Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Tommy Sumardi, mengaku diancam Irjen Napoleon Bonaparte yang kala itu masih menjabat Kadiv Hubinter Polri terkait fee pengurusan Red Notice.

Ancaman itu perihal permintaan uang US$70 ribu pada 5 Mei 2020. Tommy menjelaskan uang tersebut bukan bersumber dari Djoko Tjandra, melainkan dari kantong pribadinya.

"Karena saya didesak terus, ditelepon sama beliau: 'Ji, mana? jangan bohong sama saya', beliau itu Pak Napoleon: 'Saya libas kamu nanti, saya libas kamu nanti kalau bohong sama saya'. Saya bilang, saya kan grogi, ya, Yang Mulia, bulan puasa digituin. Jadi, saya talangin itu US$70 ribu. Saya berikan ke Napoleon semuanya, saya ribut dulu sama istri di rumah," kata Tommy dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (8/12).

Tommy mengaku tidak mengetahui alasan Napoleon meminta pembayaran itu segera dilunasi.

"Saudara kan serahkan US$150 ribu pada 4 Mei [2020]. Itu tanggal 5 Mei kenapa dia ancam-ancam gitu?" tanya hakim anggota Joko Subagyo.

"Saya enggak tahu. Apa dia dapat gosokan dari mana, atau Prasetijo [Eks Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo] menggosokkan dia, saya enggak tahu. Dia minta ini lunasin," jawab Tommy.

Tommy merinci lima penyerahan uang kepada Napoleon yang diduga sebagai fee terkait pengecekan status Red Notice dan penghapusan DPO Djoko Tjandra.

Pada 27 April 2020 diberikan uang US$100 ribu yang dipotong oleh Brigjen Prasetijo Utomo menjadi US$50 ribu. Namun, itu ditolak Napoleon.

Kemudian 28 April 2020 diberikan uang Sin$200 ribu ditambah US$50 ribu yang sempat ditolak di hari sebelumnya.

Pada hari berikutnya, terjadi penyerahan uang US$100 ribu. Selanjutnya pada 4 Mei 2020 ada uang US$150 ribu dan 5 Mei 2020 dengan US$70 ribu.

Dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa Tommy menerima total US$500 ribu dan Sin$200 ribu dari Djoko Tjandra. Dari jumlah itu, ia memberikan kepada Napoleon selaku eks Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri sejumlah US$270 ribu dan Sin$200 ribu.

Sedangkan eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo menerima US$150 ribu.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)