UU Cipta Kerja Bukan Jawaban Utama Atasi Iklim Masalah Investasi RI

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja bukan merupakan solusi utama dalam menyelesaikan pemasalahan investasi di Indonesia.

Menurutnya, UU Cipta kerja baru menyelesaikan masalah teknis investasi di Indonesia, namun belum membenahi iklim investasi secara keseluruahan

"UU Cipta Kerja klausulnya hanya menyelesaikan masalah teknis, namun masih ada sekian banyak masalah yang masih perlu diselesaikan," katanya dalam diskusi virtual, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Tauhid mengatakan beberapa masalah tersebut adalah korupsi di mana masih menjadi masalah utama bagi kepastian investasi di Indonesia.

Kemudian masalah keterbatasan infrastruktur listrik dan logistik dinilai masih mahal di Indonesia. Suku bunga pinjaman yang tinggi juga memengaruhi investasi di Indonesia, di mana menurutnya investasi banyak difasilitasi dengan pinjaman, sehingga investasi di indonesia bisa menjadi lebih mahal.

"Masalah korupsi tinggi, infrastruktur terbatas dan logistik, serta suku bunga mahal ini belum terpecahkan," katanya.

Untuk itu, ia mengatakan banyak hal yang perlu diperbaiki ekosistem maupun persyaratan, khususnya beberapa ekosistem yang menyangkut daftar negatif investasi, kewajiban pencadangan usaha dan alih teknologi bagi UMKM hingga kawasan industri.

Seperti diketahui, biaya logistik di Indonesia tercatat masih menjadi yang paling mahal di Asia. Tak tanggung-tanggung, nilainya 24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut juga yang mempengaruhi tingkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di dalam negeri yang berada di peringkat 46 pada 2018.

Kemudian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga mengakui korupsi merupkan masalah dalam investasi di Indonesi. Hal itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi yang masih tinggi, di mana Indonesia berada pada urutan 85 dari 180 negara.

Bahlil menjelaskan kondisi tersebut menyebabkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia kalah dari negara lain. ICOR adalah rasio efisiensi investasi. ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1 persen produk domestik bruto (PDB).

Saat ini, ujar dia, ICOR Indonesia di angka 6,6 atau kalah dari Thailand yang ada di angka 4,4, Malaysia 4,5, Vietnam 4,6 dan Filipina 3,7. Oleh karena itu, celah-celah korupsi ini harus dihilangkan agar daya saing Indonesia dibandingkan negara lain bisa meningkat.

Source: akurat

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). | AKURAT.CO/Endra Prakoso