Sebut Nepotisme Tak Bisa Dilarang, Mahfud Disuruh Jumpai Jimly Cari Nasihat

Baca Juga

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan nepotisme atau dinasti politik tidak bisa dirintangi karena tidak ada peraturan hukum yang melarang soal itu. 

"Mungkin kita sebagian besar tidak suka dengan nepotisme itu, oke. Nggak baguslah, kok nepotis. Tetapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum dan jalan konstitusi yang bisa mengahalangi orang itu berdasar nepotisme atau sistem kekeluargaan sekali pun, tidak ada," kata Mahfud dalam webinar bertema Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal sebagaimana dilaporkan Suara.com pada Sabtu (5/9/2020), lalu.

Mahfud menambahkan di negara manapun juga tidak ada yang melarang anggota keluarga pemegang jabatan ikut mencalonkan diri ke dalam kontestasi pemilu.  "Di mana-mana di seluruh dunia, mana ada orang melarang mencalonkan diri hanya karena kakaknya itu bupati."

Pernyataan mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu kemudian memantik polemik yang sebagian di antaranya tidak sependapat. Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai pernyataan Mahfud amat berbahaya dan bisa membuka pintu nepotisme dan serta konsekuensinya pada kerusakan sistem negara. 

"Mahfud itu Menkopolhukam. Kata-kata ini berbahaya dan buka pintu nepotisme dan negara makin hancur," kata Natalius Pigai.

Natalius menilai Mahfud perlu berdiskusi dengan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyangkut tata urutan landas pijak negara. 

"Saya minta anda untuk menghadap Prof. Jimly minta nasihat tentang tata urutan landas pijak suatu negara. 1. Moral, 2. Etika. 3 konstitusi. 4 budaya atau norma. Konstitusi itu nomor 3 sesudah moral dan etika," kata Natalius.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola menekankan bahwa nepotisme tidak adil lantaran memperbesar peluang segelintir orang dalam jaringan sempit teman atau orang atau kerabat dekat untuk raih sesuatu yang otomatis menggerus peluang mayoritas warga yang tidak dalam jaringan teman atau kerabat.

"Nepotisme adalah penyalahgunaan kekuasaan. Prof. @mohmahfudmd pasti tahu," kata Tamrin melalui akun Twitter @tamrintomagola.

Menurut mantan menteri  Rizal Ramli ada tiga aspek yang merusak Indonesia serta menghambat kemajuan, di antaranya nepotisme.

"Feodalisme, korupsi, dan nepotisme yang merusak Indonesia, yang menghambat kemajuan putra-putri Indonesia yang cerdas, hebat-hebat, tapi tidak punya orang tua penguasa atau kaya," kata Rizal Ramli melalui akun Twitter @RamliRizal pada 31 Agustus lalu.

Pernyataan Mahfud yang mendapat tanggapan kritis dari berbagai kalangan disampaikan dalam webinar bertema Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal pada akhir pekan lalu.

Menurut dia justru kalau ada larangan bagi orang maju ke pemilu hanya karena memiliki hubungan dengan pejabat, bisa terjadi pelanggaran HAM.

Menurut Mahfud tidak selamanya orang yang mencalonkan diri ke pemilu karena nepotisme selalu berniat jelek. Dia menyontohkan pengalamannya di pilkada Kabupaten Bakalan, Madura.

"Saya mau mencalonkan diri karena kakak saya memerintahkan tidak baik. Oleh sebab itu jangan saya dituduh nepotis, justru karena kakak saya ini memimpin tidak baik. Saya sebagai adiknya mencalonkan diri bukan karena nepotisme," kata Mahfud menceritakan pengalaman adik bupati yang akan menjadi peserta pilkada.

Partner Sindikasi Konten: suara

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Menkopolhukam Mahfud MD di Pagelaran Kraton Yogyakarta, Senin (31/08/2020). [Suara.com/Yvestaputu sastrosoendjojo]