Qodari: Selama Masa Kampanye Kasus Positif Covid-19 Bisa Bertambah 6 Juta

Pengamat Politik Muhammad Qodari mengingatkan akan adanya ledakan besar jumlah orang terpapar Covid-19 pada masa kampanye.

Qodari khawatir ledakan kasus Covid-19 akan terjadi meskipun KPU telah melakukan sejumlah perbaikan untuk mengetatkan kampanye.

"Banyak orang tidak menyadari bahwa dari jumlah calon yang ada, kalau dikalikan dalam satu hari itu mereka (calon kepala daerah) itu keliling sepuluh titik, lalu masa kampanye ada 71 hari, itu melahirkan lebih dari 1 juta titik selama masa kampanye," katanya saat menjadi panelis dalam sebuah acara talk show rutin Rabu malam si salah satu stasiun televisi swasta (23/9/2020).

"Dan artinya kalau setiap titik dihadiri 100 orang saja, dan di situ ada penularan tiga orang, maka masa kampanye ini bisa melahirkan tiga juta kasus baru," imbuhnya.

Jumlah itu, kata dia, bisa jadi akan meledak dua kali lipat. Asumsinya, bila tiga orang yang tertular pulang ke rumah masing-masing dan di dalam rumah dihuni oleh dua anggota keluarga lainnya, maka akan melahirkan tambahan 3 juta orang lagi yang terpapar Covid-19.

"Jadi ya kalau tidak betul-betul hati-hati dijalani dengan protokol yang sangat ketat, ya maka kemudian akan melahirkan ledakan atau apa yang saya sebut sebagai bom atom Covid-19," katanya.

Dia justru menyarankan agar KPU menghapus segala bentuk pertemuan. Nah, untuk menghapus itu, maka UU Pilkada harus direvisi lagi. Namun, andaipun tidak bisa menghapus UU, maka alternatif lainnya adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Kemudian mengganti pertemuan tatap muka hanya melalui media daring.

"(Dengan mengganti kampanye secara daring) Kalaupun tidak bisa menghilangkan 100 persen, mengurangi kerumunan itu, bisa dicapai," katanya.

Partner Sindikasi Konten: akurat

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Petugas kesehatan saat melakukan pemeriksaan wartawan yang mengikuti swab test di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020). Swab test kerjasama antara Dewan Pers dan Pemprov DKI tersebut untuk memonitor dan mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan wartawan. | AKURAT.CO/Sopian