ICW Ungkap Jokowi Gelontorkan Rp 90,45 Miliar untuk Influencer, Rizal Ramli: Sampah Demokrasi Dipelihara

Belakangan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan temuannya bahwa total Anggaran Belanja pemerintah pusat pemerintahan Jokowi dalam aktivitas digital mencapai Rp1,29 triliun.

Dimana menurut Egi Primayogha selaku peneliti ICW menyatakan bahwa Anggaran umum tersebut meliputi berbagai hal, tidak cuma soal Influencer, tapi juga infrastruktur yang menunjang kegiatan-kegiatan di ranah digital, entah pengadaan komputer kah atau media sosial kah, itu juga masuk dalam kategori ini.

Dari total Rp 1,29 triliun tersebut, ICW menemukan aktivitas digital berdasarkan kata kunci. Di antaranya media sosial dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 68 senilai Rp 1,16 triliun, Influencer sebanyak 40 paket pengadaan dengan nilai Rp 90,45 miliar, konsultan komunikasi sebanyak 7 paket pengadaan dengan nilai Rp 2,55 miliar.

Mendengar pernyataan tersebut Ekonom senior, Rizal Ramli melalui akun Twitternya menuliskan Influencer dan BuzzeRP norak dibiayai hanya untuk memuji rezim bagaikan dewa.

"Oh...oh.. ternyata benar toh, membiayai influenser-influenser nora dan buzzeRP untuk memuji-muji diri sendiri bagaikan Dewa dan menghancurkan lawan-lawan yg berbeda pendapat. Sampah demokrasi seeprti ini kok dipelihara ? Pantes saja semua awut-awutan," tulisnya di akun Twitternya, seperti dikutip Akurat.co, Kamis (20/8/2020).

Tak menunggu lama pasca tulisan RR tersebut diunggah rakyat netizen Indonesia pun mulai berdatangan ikut berkomentar terhadap status Rizal Ramli tersebut.

Salah satunya akun @KamalRoland menuliskan "Makanya itu kan aneh, individual atau kelompok yang tidak di biayai negara malah di kritisi dan di kuliti, sekarang mereka menggunakan mesin BuzzerP bukan nalar Netizen @msaid_didu @RamliRizal @ReflyHZ @OpiniDin @syahganda, sekarang malah mereka yang jadi sasaran tembak BuzzerP yang berlaku Influencers".

Akun @mastotoping menuliskan "Izin tanya proff, kalo hal-hal begini mengeluarkan uang Negara tapi peruntukannya bukan untuk pembangunan dan rakyat, apakah termasuk Korupsi? @KPK_RI @febridiansyah @Fahrihamzah . Mohon Pencerahannya."

Sebagai Informasi, lanjut Egi, pada 2014 sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 609 juta, kemudian 2015 sebanyak 3 paket pengadaan dengan nilai Rp 5,3 miliar, 2016 sebanyak 1 paket pengadaan dengan nilai Rp 606 juta, pada 2017 sebanyak 24 paket pengadaan dengan nilai Rp 535,9 miliar.

Partner Sindikasi Konten: akurat

Diterbitkan: oposisicerdas.com

Editor: Windha Pramitasari

Foto: Rizal Ramli/Net