Telegram Kapolri Bukan Saja Bertentangan dengan Demokrasi, tapi Lebih Parah

Baca Juga

Surat telegram Kapolri dianggap sangat berlebihan dalam situasi wabah corona atau Covid-19 saat ini.

Surat telegram (ST) Kapolri nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 dianggap mengarah kepada situasi darurat sipil.

Pasalnya, dengan Telegram tersebut, terkesan Polri malah mengurusi para pengkritik pemerintah.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun kepada RMOL, Jumat (10/4/2020).

“Surat telegram Kapolri tanggal 4 April 2020 itu berlebihan, terutama pada poin kedua,” ujarnya.

“Langkah pertama dan langkah keempat terkait patroli siber yang didalamnya memuat perintah untuk mengambil langkah diantaranya terhadap mereka yang dinilai melakukan penghinaan terhadap presiden atau pejabat negara,” sambungnya.

Karena, kata Ubedilah, nantinya dipastikan akan adanya tafsir subjektif dari aparat maupun pejabat tentang yang dimaksud dengan penghinaan.

“Oleh karenanya ini bisa memicu kegaduhan baru ditengah-tengah masyarakat dalam situasi Pandemi Covid-19,” tegas Ubedilah.

Bahkan, lanjutnya, surat telegram Kapolri tersebut juga seakan-akan sedang berada di dalam situasi darurat sipil.

“Langkah seperti itu juga bisa ditafsirkan mengarah kepada situasi darurat sipil di mana negara memata-matai warga negara secara keseluruhan termasuk lalu lintas komunikasi warga negara,” jelasnya.

Selain itu, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini pun menilai ST Kapolri tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi.

“Lebih dari itu, langkah tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat warga sesuai Pasal 28 UUD 1945,” pungkasnya.

Sebelumnya, Telegram itu juga mendapat kritikan dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY mengatakan, saat dirinya menjadi presiden, juga menghadapi wabah dan krisis.

Saat itu, ia juga menerima hinaan dan caci maki yang sangat keras.

Akan tetapi, SBY menyampaikan bahwa tak satupun di antara para penghina dan pencacinya itu diciduk atau diproses hukum.

SBY khawatir, Telegram Kapolri bakal memicu ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah.

Terlebih di saat wabah corona ini, dibutuhkan kerjasama semua pihak yang bersatu melawan virus asal Kota Wuhan itu.

Sumber : pojoksatu

Foto : Kapolri Jenderal Idham Azis. ( Jawa Pos)