Pak Jokowi, Kartu Pra Kerja di Tengah Corona Itu Kayak Jaka Sembung Naik Ojek

Baca Juga

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, Kartu Pra Kerja kebanggaan Presiden Jokowi tak tepat diterapkan saat wabah corona.

Sebaliknya, Kartu Pra Kerja akan lebih tepat jika diterapkan saat kondisi perekonomian dalam keadaan normal.

Demikian disampaikan Bhima Yudhistira dalam diskusi online bertajuk ‘Dampak Ekonomi Covid-19 dan Telaah Paket Corona ala Pemerintah RI’, Minggu (12/4/2020).

“Ini kayak Jaka Sembung naik ojek (nggak nyambung),” ujarnya.

Alasannya, saat tidak ada wabah dan badai ekonomi, Indonesia memang butuh SDM yang unggul dan memiliki skill yang baik.

Sementara Kartu Pra Kerja bisa menjadi jawaban dengan memberikan pelatihan online, maupun offline.

Tapi di saat terjadi wabah Covid-19, program itu tidak perlu diluncurkan.

Apalagi sampai harus menaikkan anggarannya hingga 100 persen, dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang.

“Karena korban PHK sekarang enggak perlu dikasih pelatihan secara online gitu ya,” jelas dia.

Menurutnya, di saat krisis seperti saat ini, masyarakat dan para korban PHK lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibanding Kartu Pra Kerja.

Terlebih program Kartu Pra Kerja mengharuskan mereka mengikuti pelatihan online agar menerima bantuan.

Sementara dana Kartu Pra Kerja yang digelontorkan juga akan terpotong untuk para penyelenggara.

“Jadi ini yang sedang kita gugat, bahwa ini kan orang butuh makan, bukan butuh pelatihan. Apalagi secara online,” ulasnya.

‘Online’ sendiri dinilainya bakal menjadi permasalahan tersendiri bagi mereka yang gagap teknologi.

“Jangan sampai ada pelatihan untuk pelatihan online karena masih banyak juga yang kemudian skill digitalnya masih terbatas gitu,”

“Ini disuruh login, disuruh daftar, dan segala macam,” pungkasnya.

Sumber : pojoksatu

Foto : Presiden Jokowi. (BPMI Setpres)