Ubah Sistem Pemeriksaan Saksi-Tersangka, BW: Independensi KPK Tengah Diruntuhkan

Mantan Komisioner Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) mengkritik rencana pimpinan KPK yang ingin berpartisipasi dalam mempertimbangkan pemanggilan saksi bersama penyidik.

Bambang menilai, langkah tersebut justru merupakan bentuk intervensi dalam proses penyidikan yang juga akan meruntuhkan independensi KPK.

“Perlahan tapi pasti independensi KPK tengah diporak-porandakan dan diruntuhkan sendiri oleh Komisioner KPK. Pimpinan KPK punya potensi akan merecoki proses penyidikan karena mengontrol dengan melibatkan diri pada hal yang sangat teknis di tahapan proses penyidikan,” kata BW, Kamis (30/1).

Presumsi di atas didasarkan pada pernyataan Pimpinan KPK dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, Senin (27/1) yang menyatakan “saksi yang dipanggil tidak hanya didasarkan atas pertimbangkan penyidik tapi juga harus diketahui, apa dasar kapasitas panggilan seorang saksi”.

Dihimpun dari sumber lain, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, penyidik kedepannya mesti mengajukan nama-nama saksi yang akan diperiksa kepada Pimpinan KPK.

Atas dasar itu, BW menyebut bahwa pimpinan KPK sama sekali tidak berwenang mengintervensi bahkan menentukan nama-nama saksi yang akan dipanggil KPK dalam penanganan sebuah perkara. Hal itu merujuk UU Nomor 19 Tahun 2019 yang tidak lagi menempatkan pimpinan KPK sebagai penyidik maupun penuntut umum.

“Mahkota penyidik atas ototritasnya untuk mencari alat bukti guna membuktikan kesalahan tersangka punya potensi dirampok oleh Pimpinan KPK,” kata BW.

Lebih lanjut, tindakan Komisioner KPK mengintervensi penyidik KPK dapat dituduh sebagai sebuah kejahatan.

“Tindakan Komisioner KPK mengintervensi otoritas penyidik KPK dapat dituduh sebagai kejahatan karena punya potensi untuk dikonstruksi sebagai tindakan obstruction of justice karena dapat mengganggu independensi dan akuntabilitas proses penyidikan tipikor,” kata BW. [ptd]