Tak Bisa Segel Ruangan Hasto, Kinerja Firli Cs Dipertayakan

Baca Juga

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengkritik kinerja Ketua KPK Komjen Firli Bahuri dalam menangani kasus korupsi berbentuk suap yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan beserta mantan caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Kurnia menilai, Firli yang belum lama menjadi ketua lembaga antirasuah itu, tidak menunjukkan sikap kepemimpinan yang tegas dalam menangani perkara korupsi yang menjadi tanggungjawabnya.

“Dalam kasus Harun Masiku, kita tidak melihat, tidak ada Firli Bahuri di situ yang menjelaskan sikap-sikap kelembagaan yang jelas. Sekarang kan mencla-mencle sikap KPK saat ini,” ujarnya dalam diskusi bersama media dengan tema ‘Menakar Legislasi Anti Korupsi di 2020’ di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

Bagi ICW, kata Kurnia, KPK pimpinan Firli saat ini terkesan tertutup sebab tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kepada publik terkait kasus Harun Masiku. “KPK bertanggungjawab kepada publik, tapi publik tidak mendapatkan informasi utuh tentang kasus ini,” keluhnya.

Yang paling memalukan menurut Kurnia, KPK secara jelas menunjukkan sikap ketidaktegasan tatkala gagal menyegel ruangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan.

“Masa ruangan ketua MK bisa disegel, KPU bisa, tapi justru mungkin salah satu ruangan di kantor PDIP tidak bisa diperiksa KPK,” ucapnya.

Kelesuan kerja KPK itu menurut Kurnia, sebab mereka kurang independen dalam menindak koruptor. Belum lagi disinyalir adanya pihak-pihak yang berusaha menghalangi kerja KPK akan membuat kerja lembaga pemberantasan korupsi ini dikhawatirkan menjadi lembaga pembiaran korupsi.

“Harusnya KPK tidak gentar menghadapi siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan harusnya tidak ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan atau menghalangi proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” tegas Kurnia.

Terhadap pihak PDI Perjuangan, Kurnia juga meminta agar partai banteng itu membuktikan klaimnya soal tudingan ketidaklengkapan dokumen KPK saat hendak melakukan penyidikan di kantor pusatnya, hingga berujung pada penolakan dilakukannya proses penyelidikan.

“Kalau memang menurut PDIP tidak jelas, sebutkan saja dokumen apa yang tidak ada. Lagian ini konteksnya masih penyelidikan kan harapannya bisa kooperatif,” imbuh Kurnia.

Untuk diketahui, hingga saat ini KPK belum berhasil menangkap Harun Masiku karena keberadaannya yang masih misterius. Santer terdengar Harun Masiku berada di Singapura sebelum OTT terjadi. Ada juga sumber yang mengatakan buronan KPK itu telah berada di Indonesia setelah sehari berada di Singapura. [ts]