Pertanyaannya, Kok PDIP Ngotot Bentuk Tim Bela Partai Habis-habisan? Ada Apa?

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mendapat sorotan tajam dari publik.

Hal itu setelah ia hadir dalam konferensi pers untuk mengumumkan tim hukum DPP PDIP terkait kasus suap Wahyu Setiawan yang menyeret sejumlah politisi PDIP.

Semestinya, Yasonna tidak terlalu jauh melangkah kendati ia adalah kader PDIP. Pasalnya, Yasonna juga mendapat mandat sebagai Menkumham.

Sebaiknya, Yasonna fokus pada tugasnya sebagai Menkumham saja.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Political and Public Policy Jerry Massie di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

“Harusnya Yasonna lebih fokus ke tupoksinya sebagai Menkumham,” kata Jerry.

Jerry menilai, keterlibatan Yasonna dalam pembelaan DPP PDIP membentuk tim hukum itu kurang elegan secara etika politik.

Kendatipun ia adalah Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, namun masih ada orang lain yang bisa menggantikannya.

“Di PDIP banyak kan para advokat, lawyer, kan bisa memberikan mereka kesempatan,” terangnya.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa mengemban jabatan ganda memang tidak mudah.

Satu sisi sebagai Menkumham sekaligus Ketua Bidang Hukum PDIP.

Karena itu, ia menyarankan Yasonna fokus pada tanggungjawab dan amanat sebagai Menkumham.

Pasalnya, banyak kasus dan permasalahn hukum yang membutuhkan penanganan serius.

“Saran saya, Pak Yasonna lebih fokus ke masalah hukum seperti kasus seorang pelajar yang membela pacarnya dari begal justru terancam hukuman seumur hidup, dan memperbaiki lapas-lapas yang bermasalah,” tuturnya.

Kendati demikian, Jerry mengakui tidak ada Undang-Undang yang melarang Menkumham hadir di partai yang menanginginya.

“Pertanyaan saya, kenapa mereka ngotot membentuk tim untuk membela partai habis-habisan?” tanya dia.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mendapat sorotan tajam karena hadir dalam konferensi pers PDIP terkait OTT KPK dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI.

Namun, Yasonna mengklarifikasi dan menyebut dirinya hadir bukan sebagai Menkumhanm, melainkan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.

“Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya membentuk tim hukum. Waktu kita bentuk saya umumkan, itulah tugas saya. Tim hukum koordinatornya Pak Teguh Samudra,” kata dia di Yogyakarta, Jumat (17/1). [ps]