LPG 3 Kg Dalam Jeritan 44juta Rakyat Miskin

Baca Juga

Menurut data Kementerian ESDM, setidaknya terdapat 44juta KK (Kepala Keluarga) miskin telah menggunakan LPG 3Kg sejak tahun 2007 di seluruh Indonesia. Pemerintah telah berhasil mengubah kebiasaan masyarakat yang turun temurun menggunakan Minyak Tanah dan beralih ke LPG 3Kg. Bukan sekadar persoalan teknis, namun LPG 3Kg juga sarat dengan aspek sosial dan budaya.

Pada awalnya, proses perubahan (konversi) Minyak Tanah beralih ke LPG 3Kg dikarenakan biaya produksi LPG 3Kg lebih murah dari pada Minyak Tanah. Kosumsi Minyak Tanah sebelum mencapai kisaran 12 juta Kilo Liter setiap tahun. Ketika itu, besaran subsidi pun mencapai sekitar Rp 25 triliun.

Sebab besarnya biaya subsidi untuk Minyak Tanah maka LPG 3Kg menjadi pilihan yang tepat pengganti Minyak Tanah. Dan alasan lebih rincinya adalah biaya produksi LPG 3Kg lebih murah dibanding biaya produksi Minyak Tanah yang hampir sebanding dengan biaya produksi Avtur. Sedangkan perbandingan selisih harganya, untuk Minyak Tanah tanpa subsidi Rp 6700\liter sedangkan LPG 3Kg hanya Rp 4200\liter.

Berdasarkan penelitian Laboratorium Energi Universitas Trisakti, untuk merebus 5 liter air dengan LPG membutuhkan biaya Rp11,6\menit sedangkan dengan Minyak Tanah membutuhkan biaya Rp13,8\menit.

Dengan hasil penelitian ini, pemerintah langsung mengucurkan rupiah untuk pengadaan  40juta kompor LPG dan 100juta tabung LPG 3Kg. Kompor dan tabung LPG 3 KG pun disebar keseluruh Indonesia.

Masyarakat pun sekarang telah terbiasa menggunakan kompor LPG 3 Kg. Bahkan bagi pedagang asongan LPG 3Kg adalah penyambung nyawa bagi mereka.

Namun sekarang, setelah konversi LPG 3Kg menyebar keseluruh Indonesia, pemerintah berencana untuk menaikkan harga LPG 3Kg. Protes pun mulai bermunculan dari kalangan mayarakat.

Salah satunya dari agen LPG 3Kg di kawasan Bintara Raya, Bekasi Barat, Bekasi, Sutarno. Ia mengungkapkan kekecewaannya jika harga gas LPG 3Kg mengalami kenaikan yang signifikan. “Kalau naik sampai Rp35.000 kemahalan. Kalau harganya dinaikkan bisa lah Rp2000 atau Rp3000”. Demikian penuturan Sunarto.

Bagi pedagang kecil kenaikan LPG 3 Kg ini memang sangat membebani. Pedagang kecil tentunya yang dijajakan juga makanan-makanan kecil dan harganya juga murah. Kalau misalnya harga LPG 3Kg dinaikan, bahan dagangannya mau dijual berapa lagi. Sedangkan untung yang didapat sekarang saja udah sangat minim sekali.

Untuk pedagang kecil rata-rata mereka memakai 4 tabung LPG 3Kg selama 2 hari. Sedangkan harga pembelian dikios-kios LPG 3kg mencapai RP25.000 per tabungnya. Dalam satu minggu berarti pedangang menghabiskan sekitar 11 tabung LPG 3Kg. Sudah dapat dibayangkan, berapa pengeluaran pedagang kecil untuk LPG 3Kg saja.

Sementara itu untuk aturan pembelian LPG 3Kg, pemerintah juga akan membatasi pembelian. Setiap KK hanya boleh membeli 3 tabung LGP 3Kg per bulannya. Kalau pembelian LPG 3Kg dibatasi seperti rencana Ditjen Migas, praktis pedagang kecil akan amat terpukul dengan pembatasan tersebut. Solusinya bisa jadi pedagang kecil harus membeli LPG 12Kg yang hargannya lebih mahal lagi. Untuk sekarang saja harga LPG 12Kg bisa mencapai Rp160ribu pertabungnya.

Lebih parah lagi kalau dilihat dari pemilik warung nasi atau warung tegal. Diperkirakan untuk memasak satu jenis menu saja perharinya bisa menghabiskan 3 tabung LPG 3Kg.

Kenaikan harga LPG 3Kg juga dinilai akan mengakibatkan dampak berantai berupa tekanan inflasi. Disparitas harga LPG 3Kg akan semakin meningkat akibat kebijakan pemerintah untuk menarik subsidi LPG 3Kg. Dan ujung-ujungnya kelangkaan dan ketidakterjangkauan harga LPG 3Kg bagi rakyat kecil.

Selain itu, dengan ditariknya subsidi LPG 3Kg bisa saja memicu banyak potensi kecurangan. Misalnya saja dalam pengelolan dan pendistribusian LPG 3Kg kedepannya.

Sebab itu, karena banyaknya protes dari kalangan rakyat kecil diperlukan pengkajian yang matang oleh pemerintah dalam hal penarikan subsidi LPG 3Kg ini. Tidak hanya itu, Pemerintah juga harus kembali kepada tujuan awal Konversi dari Minyak tanah ke LPG 3kg pada tahun 2007. Tujuannya sudah jelas yaitu untuk kepentingan masyarakat luas. Dan mengingatkan juga arti subsidi itu adalah suatu bentuk proteksionisme agar perekonomian mikro terutama untuk rakyat kecil tetap bisa berusaha dan menghidupi keluarga. [ptd]