Ketua PGRI: Jika Sekolah Tanpa Guru Honorer, Sekolah Bakalan Lumpuh

Baca Juga

Kritikan bermunculan terkait rencana pemerintah menghapus tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyid menilai, sekolah akan lumpuh bila tenaga dan guru honorer dihapuskan oleh pemerintah.

“Jadikan kita baca berita ya kedepan tidak boleh ada tenaga honorer, tapi kalau enggak ada tenaga honorer hari ini sekolah lumpuh,” ujar Unifah saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 22 Januari 2020.

Peran tenaga honorer dalam mendidik para murid di daerah yang belum terjangkau aksesnya, masih dibutuhkan. Unifah juga menjelaskan distribusi guru PNS belum merata hingga ke seluruh daerah.

Unifah juga menambahkan, masih banyak daerah yang hanya ada satu atau dua guru yang berstatus sebagai PNS di Satu sekolah.

“Nah, sekarang kalau honorer di satu daerah enggak ada itu lumpuh sekolah, karena hanya ada satu-dua guru negeri (PNS) di sekolah, terbantu karena itu,” ujarnya.

Sementara itu, ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK21) Titi Purwaningsih mengingatkan pemerintah masih punya kewajiban mengangkat 380 ribu orang pegawai honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut pengamatan Titi, pengangkatan honorer K2 menjadi PNS merupakan amanat PP Nomor 48 Tahun 2005, PP Nomor 43 Tahun 2007, dan PP Nomor 56 Tahun 2012. Akan tetapi hingga saat ini pemerintah belum menyelesaikan tugas tersebut.

“Jangan sampai lupa, kewajiban pemerintah masih ada, yaitu honorer K2 yang tidak masuk penghapusan (tenaga honorer)tersebut. Jadi penghapusan, pengecualian juga untuk K2. Diselesaikan dulu K2, baru dilakukanlah penghapusan tersebut,” kata Titi, dikutip dari CNN, Selasa, 21 Januari 2020.

“Sekarang sekitar 380 ribuan yang belum masuk PNS maupun PPPK,”terangnya.

Titi meminta Pemerintah dan DPR untuk juga merumuskan solusi untuk bersama ayau win-win solution. Menurutnya penghapusan honorer bisa dilakukan setelah semua honorer K2 diangkat menjadi ASN.

“Misal bahwa PPPK tahap pertama ini kan belum selesai, selesaikan dulu. Kalau PPPK pertama selesai, dikasih SK. Kemudian beri formasi lagi untuk ruang khusus honorer K2 mengikuti selekasi PNS maupun PPPK sesuai tata aturan yang ada, tetapi ada ruang khususnya lagi honorer K2,”ungkapnya.

Selain itu Titi menuntut keseriusan dari pemerintah menuntaskan permasalahan tenaga honorer. Sebab FHK21 telah berkali-kali diberi janji manis untuk diangkat menjadi ASN.

“Jadi jelas, tidak hanya dilempar-lempar dengan alasan begini-begitu. Loh ya, kapan selesainya? Kita hanya minta sebuah solusi atau win-win solution.” Tutupnya. [ptd]